Medan, hetanews.com - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobby Nasution, kembali berseberangan pendapat. Kali ini soal input data COVID-19.

Peristiwa itu bermula saat Edy mengeluhkan empat daerah di Sumut yang penginputan data COVID-19 amburadul. Salah satunya Kota Medan. Akibat kesalahan penginputan data, kasus COVID-19 di Sumut dianggap terus tinggi.

“Kita 4 kabupaten/kota yang kacau ini (kota) Medan, Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal dengan Siantar, kacau ini,” ujar Edy di rumah dinasnya, Jumat (10/9).

Edy menuturkan, ada beberapa pemicu input data COVID-19 kacau. Termasuk karena sumber daya manusia (SDM) lalai menginput data secara digital.

“Kembali lagi ini (apa) karena kita gaptek? Tidak terlalu jago? Atau mungkin karena daerah-daerah kita itu sinyalnya timbul tenggelam," ucap dia.

Menanggapi itu, Bobby Nasution mengakui adanya keterlambatan penginputan data kasus COVID-19 di Medan.

"Data COVID-19, memang selama ini, kita akui ada beberapa data yang belum kita inputkan, walau dia sudah tidak terkonfirmasi positif," ujar Bobby, kepada wartawan.

Namun, Bobby menyebut kekacauan data yang terjadi bukan sepenuhnya salah dari Pemkot Medan.

"Klinik dan rumah sakit swasta itu yang diatur, mereka melapor (kasus COVID-19) ke (Pemprov) Sumatera Utara itu. Baik itu test PCR, baik itu positif atau negatif, mereka melapornya ke Provinsi Sumut," ujar Bobby

Atas dasar itu, Bobby mengatakan Pemkot Medan kesulitan untuk mengakumulasikan data COVID-19. "Jadi kita kesulitan jadi kita harus, cek lagi. Terus kalau minta data itu ke (Pemprov Sumut), sulit sekali," ujar Bobby.

Menanggapi keluhan itu, Edy berjanji akan memberikan data yang diinginkannya. "Nanti dikasih, nanti saya perintahkan," ujar Edy, Senin (13/9)

Namun Edy menilai Pemkot Medan seharusnya tidak sulit mengumpulkan data COVID-19. Sebab data dari Pemprov Sumut, merupakan data yang diambil dari daerah termasuk Kota Medan.

"Sebenarnya data itu, dari bottom up dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena Pemprov ini juga mengambil data dari bawah. Harusnya tak seperti itu, itu komunikasi saja yang belum tepat Mudah-mudahan ke depan dia pasti," ujar Edy.

"Data yang tidak sinkron dia akan berpengaruh karena ini model digital yang harus di akses oleh Jakarta Pusat. Untuk itu nanti diatur, dievaluasi," kata Edy.

Berkaca dari kasus ini, Edy meminta kabupaten/kota di Sumut harus benar-benar melakukan pendataan.

"Si Pemprov ini kan ngambil data dari mulai tingkat desa, lingkungan, yang diakumulasikan di persyaratan tingkat kabupaten. (Dari) Puskesmas-Puskesmas, terus ke atas," ujar Edy.

"Itulah Pemprov jadi kabupaten kota juga harus tahu, jangan 'asik' kasih salah sini, salah situ, akhirnya menjadi semua salah," tutup dia.

sumber: kumparan.com