SIANTAR, hetanews.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Poros menyurati Presiden dan Mendagri terkait pelantikan pemenang Pilkada 2020 lalu, hal ini didasari terkait hak konstitusi dan anggaran keuangan Negara. 

LBH Poros Surati Mendagri dan Presiden
Caption

Ketua LBH Poros Willy Sidauruk menyebutkan surat mereka ke Presiden dan Mendagri lebih kepada percepatan pelantikan pemenang Pilkada 2020 yaitu pasangan Asner-Susanti (Pasti). 

"Melihat berbagai hal, kita rasa pemenang Pilkada harus segera dilantik, seperti yang saya bilang kemarin persoalan konstitusi dan anggaran keuangan negara, " Ucapnya, Senin (13/09/2021). 

Baca juga: Tidak Dilantiknya Pemenang Pilkada 2020 Sama Saja Mencederai Konstitusi

Selain itu Willy juga mengharapkan adanya kepastian hukum terhadap hasil Pilkada 2020 lalu, agar masyarakat kedepannya tidak menjadi apatis terhadap pesta rakyat. 

"Disini juga kan kita butuh kepastian hukum dari Mendagri atau Presiden terhadap jalannya Pilkada 2020 lalu sesuai dengan UU Pilkada Nomor 7 Tahun 2017, dan juga hal ini untuk menghindari sikap apatis dari masyarakat karena mereka merasa suara yang mereka berikan dalam Pilkada kemarin menjadi sia-sia, "sebutnya.

Baca juga: LBH Poros: “Jika Pemenang Pilkada Tak Dilantik Akan Mengakibatkan Pemborosan Anggaran”

Dan juga kata Willy hal ini juga demi mempertanggung jawabkan uang Negara yang telah dipakai dalam Pilkada kemarin. 

" Uang yang dipakai itu tidak kecil loh, jadi kita juga menginginkan uang yang telah dikeluarkan itu memiliki hasil dan kepastian hukum agar menjadi tidak sia-sia, "ucapnya.