HETANEWS.com - Ketua KPI Pusat pada pekan lalu telah mengumumkan melalui keterangan tertulis bahwa terduga pelaku pelecehan seksual yang terjadi di internal lembaganya telah dibebastugaskan.

“Membebastugaskan terduga pelaku dari segala kegiatan KPI Pusat dalam rangka memudahkan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian,” kata Agung Suprio dalam keterangannya kepada JawaPos.com Jumat (3/9).

Ternyata yang dibebastugaskan bukan hanya terduga pelaku. Korban pelecehan seksual berinisial MS juga dibebastugaskan oleh KPI, sehingga ia tidak lagi bekerja di lembaga negara yang mengawasi semua program televisi dan radio itu.

“(MS) Dibebastugaskan oleh KPI,” kata Pengacara MS, Mehbob kepada JawaPos.com Jumat (10/9).

Dengan adanya pembebastugasan ini, otomatis MS tidak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan di KPI. Dalam kesempatan itu, Mehbob juga mengaku klienya masih sangat tertekan atas kejadian perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya.

“Dia masih trauma, belum stabil. Trauma dan ketakutannya masih ada,” ungkap Mehbob.

Sementara itu, pakar hukum pidana Prof. Dr. Mudzakir menilai, pimpinan KPI harus segera menjatuhkan sanksi apabila terdapat pelanggaran kode etik dalam kasus ini. Sanksi kode etik yang paling baik adalah dengan memberhentikan pelaku dari pekerjaannya.

“Digantikan dengan yang lebih bermoral, lebih profesional, ngerti visi dan misi KPI itu apa. KPI itu kan membersikan informasi yang negatif, malah dia menciptakan informasi yang negatif,” kata Mudzakir kepada JawaPos.com Jumat (10/9).

Pemecatan pelaku pelecehan seksual dan perundungan dianggap solusi terbaik untuk menghilangkan citra negatif yang kini menempel kuat di tubuh KPI.

Menurut Mudzakir, beban ini menjadi berkali lipat lebih berat sebab KPI memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga moral bangsa lewat pengawasan tayangan-tayangan televisi.

Mudzakir meminta KPI tidak melindungi pelaku kejahatan seksual di lembaganya dengan berlindung di balik proses penegakan hukum yang kini sedang bergulir di Kepolisian. Karena jika KPI tidak tegas, hal itu akan menghancurkannya citra KPI sendiri.

“Kalau komisioner KPI tidak tegas, menurut saya KPI itu dihancurkan oleh orang-orang dari dalam KPI itu sendiri. Kalau tidak tegas sama orang-orang itu, itu akan kemana-mana dan yang akan hancur lebur KPI itu sendiri,” tegas Mudzakir.

“Korban harus segera dilindungi. Komisioner KPI harus tegas melindungi itu. Gugatan dari mana pun tidak usah dihiraukan. Saya dengar terduga pelaku melapor balik korban,” katanya.

Diketahui, dugaan pelecehan seksual dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun selama bekerja di KPI.Dia menjadi korban perundungan sejak 2012 hingga 2014.

Menurutnya, sejak awal terdapat rekan kerja senior yang mengintimidasi dan memaksa dirinya untuk membeli makan selama bekerja. MS merasa diperlakukan secara rendah dan ditindas oleh rekan-rekan kerjanya seperti budak.

Ia bercerita, pada 2015 para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual. Mereka memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi korban. Bahkan, para pelaku mencoret-coret kelaminnya menggunakan spidol.

Perbuatan itu membuat dirinya merasa trauma dan rendah diri. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai itu.

Setahun berlalu, ia masih merasa stres akibat perlakuan para seniornya di kantor. Ia mengatakan sering berteriak tanpa sebab dan mengingat masa-masa pelecehan tersebut.

MS juga bercerita bahwa ia pernah dilempar ke kolam renang saat sedang mengikuti kegiatan di Resort Prima Cipayung, Bogor. Kala itu, ia sedang tertidur dan dirundung oleh para pelaku. Sekitar pukul 01.30 WIB, ia dilempar dan dijadikan sebagai ‘hiburan’.

Sumber: jawapos.com