SIANTAR, hetanews.com – Mantan Sekda Kota Siantar Budi Utari Siregar mengadukan Walikota Siantar Hefriansyah atas dugaan penyalah gunaan wewenang, hal ini disebabkan putusan  Nomor Registrasi Perkara 294/G/2019/PTUN.MDN telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap, tapi putusan itu tidak juga dilaksanakan terlapor (Walikota).

Terkait hal tersebut Walikota Siantar Hefriansyah, Senin (06/09/2021) ditanya terkait pengaduan tersebut menyebutkan bahwa hal itu tidak kontekstual.

“Kalau kontekstualnya tata usaha Negara melenceng kemana-mana yakan, makanya lucu,”ucapnya

Ditanya terkait tanggapannya terkait pengaduan itu, Hefriansyah tidak banyak berkomentar, dia menyebutkan jika dirinya enggan mengomentari orang lain.

“Itulah apa lagi mau kubilang, aku kan kau tau, aku orangnya engga mau menceritakan seseorang, akukan pada dasarnya bangsa yang ya udah kalau bisa tanyalah kenapa, hal itu bisa terjadi,”sebutnya.

Hefriansyah juga bercerita terkait awal mulanya Budi Utari diangkat sebagai Sekda Kota Siantar sampai akhirnya terjadi masalah penon aktifan Budi Utari Siregar sebagai Sekda Kota Siantar.

“Kalau flash back kebelakang kan, aku kan sama beliaukan engga kenal awalnya, hasil seleksi sekda kemarin pun, aku mau maenkan Esron, cuman ada masukan-masukan supaya jangan Esron dulu, mau awak lantik yang nomor dua udah dilantik Bupati Labura, jadi engga ada pilihan awak yakan,”ucapnya

“Berjalannya organisasi dan beliau aktif, kalian lebih tau beliau sepak terjangnya, lebih tau kelen kan, aku engga mau menceritakan, “lanjut Hefriansyah.

Diapun menyebutkan dalam memeriksa Budi Utari Siregar dia menggunakan Inspektorat bukan dari Kota Siantar, dengan tujuan agar hasilnya lebih profesional.

“Jadi akupun seolah-solah tendensius, engga ku panggil inspektoran aku (Inspektorat Siantar) untuk memeriksakan, aku yang lebih professional lah (Inspektorat Provinsi), aku minta tolong diperiksa sesuai dengan apa yang beliau lakukan, itu aja, akukan engga pernah ributkan, engga pernah apa-apa,”paparnya.

Ditanya terkait pengaduan itu apakah dirinya sudah dipanggil?, Hefriansyah mengaku Kabag Hukum dan Kepala BKD telah dipanggil.

“Ditanyalah kemarin, kabag hukum sama kepala BKD, Kalau udah Kabag Hukum sama BKD samalah itu, lagian apa cocok kesana pengaduannya, kelen dulu ku Tanya,”ucapnya

Disebutkan pengaduan itu terkait penyalah gunaan wewenang, Hefriansyah menyebutkan jika seharusnya yang melakukan teguran adalah Mentri Dalam Negri (Mendagri).

“Harusnya Mentrilah yang negur aku, “katanya

Ditanya apakah putusan PTUN tersebut telah disampaikan dirinya kepada Mendagri untuk meminta petunjuk langkah apa yang akan dilakukan?, Hefriansyah menyebutkan jika dirinya pernah dipanggil oleh Kemendagri terkait hal tersebut.

“Kalau dia udah kemana-mana laporannya, Aku pernah dipanggil sama Irjen Dagri, sama Pak Tumpak Simanjuntak, kemudian Dirjen Otda juga pernah menanya klarifikasi, yang penting aku engga menjawab, aku serahkan dokumentasi aja, engga mau aku menjawab, nantikan seolah-olah aku mendiskreditkan orang, jadi ku serahkan aja (Berkas Pemeriksaan Inspektorat), ini pak Irjen, ini pak Dirjen, kemudian orang itu menyimpulkan,”sebuntya menutup pembicaraan.

Dikabar sebelumnya jika Budi Utari Siregar melaporkan Wali Kota Pematangsiantar, Hefriansyah ke penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Pengaduan itu tertuang dalam bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1257/VIII/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Dalam surat laporan yang ditandatangani Kompol Saiful itu, di dalamnya tertulis nama pelapor Budi Utari, dan terlapor Hefriansyah.