SIANTAR, Hetanews.com - Hakim Pra Peradilan (Pra-Pid) Rahmat Hasibuan SH menjelaskan, jika persidangan digelar dalam waktu terbatas, harus putus selama 7 hari. Sehingga persidangan digelar setiap hari.

Agenda persidangan Senin (6/9) mendengarkan keterangan saksi dan bukti tambahan dari kuasa Pemohon Jonli Sinaga SH dan Kuasa Termohon Pemerintah Indonesia Cq Kapolri di Jakarta (Termohon I), Kapoldasu di Medan (Termohon II), Kapolresta Siantar (Termohon III), Kasatreskrim Polres Siantar (Termohon IV) dan Kajari P Siantar (Termohon V).

Saksi Pdt. E Manullang menjelaskan jika akte kawin antara Bitner Ambarita dengan Rita br Sitorus diduga palsu. Hari dan tanggal tidak sesuai, ada bekas halus (typex). Juga tidak lazim jika yang menandatangani akte nikah F Ambarita (ayah dari Bitner Ambarita), harusnya pendeta pendaping.

Sesuai format yang dikeluarkan dari Gereja akte kawin mencantumkan foto dari pasangan yang diberkati di GBI, jelas saksi di persidangan siang itu.

Sebelumnya, Pemohon Eryta Br Ambarita warga Jalan Merdeka Kelurahan Perdagangan III Kecamatan Bandar Simalungun, tidak terima jika pengaduannya terhadap terlapor Rita Sitorus telah dinyatakan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara). 

Sehingga melalui kuasa hukumnya, Jonli Sinaga SH mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Pemerintah Indonesia Cq Kapolri di Jakarta (Termohon I), Kapoldasu di Medan (Termohon II), Kapolresta Siantar (Termohon III), Kasatreskrim Polres Siantar (Termohon IV) dan Kajari P Siantar (Termohon V).

Dijelaskan Jhonli, adapun alasan Eryta br Purba mengajukan Praperadilan (pra-pid) karena pengaduannya telah dihentikan penyidik Polres Siantar. Eryta melaporkan Rita Sitorus ke Polresta P Siantar pada Senin 24 September 2018 atas dugaan membuat keterangan palsu di Pengadilan Negeri Siantar.

 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, ahli dan juga Rita Sitorus, penyidik mengatakan telah memperoleh bukti yang cukup. Dengan mempertegas status Rita Sitorus sebagai tersangka dan ditahan selama 3 hari.

Lalu dengan alasan ada mendapat telepon dari Junimart Girsang dan permohonan keluarga, Rita Sitorus dikeluarkan dari dalam tahan dan wajib lapor mulai 6 Juni 2019 sampai 28 Nopember 2019. 

Sejak perkara ini dilaporkan September 2018 sudah 7 kali berkas dikembalikan jaksa (P19). "Ada apa dengan jaksa dan penyidik kepolisian?," tegas Jonli.

Bahkan menurut saksi Pemohon yang langsung menemui Junimart Girsang, saat kunjungan ke Siantar tidak kenal dengan Rita Sitorus.

Demikian replik yang disampaikan Jonli dalam persidangan sebelumnya. 

Kepada hetanews, Jonli menjelaskan jika Pemohon Eryta Ambarita merupakan anak dari Bitner Ambarita dengan br Sirait. Sedangkan Rita Sitorus ada orang yg mengaku telah menikah dengan Bitner Ambarita, yang awalnya mengaku jika akte kawinnya hilang.

Lalu akte kawin muncul menjadi bukti dengan sejumlah kejanggalan dan diduga dipalsukan. Atas perbuatan tersebut, Rita Sitorus menguasai semua asset Bitner Ambarita. Termasuk objek di Siantar, Parapat berupa bangunan rumah, ruko, kilang jagung, juga lahan sawit, jelas Jonli.

Atas dihentikannya penyidikan ini, Pemohon keberatan yang mana sesuai pasal 77 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan adalah kewenangan Pengadilan, tegas Jonli lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Praperadilan memohon agar hakim Pra Peradilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan para Termohon menghentikan laporan pemohon tidak sah dan memerintahkan para Termohon untuk melanjutkan laporan pengaduan Pemohon.