HETANEWS.com - Pemerintah diminta mengawasi secara ketat kualitas alat tes swab antigen di masyarakat, menyusul keputusan pemerintah menurunkan harga batasan tarif tertinggi pemeriksaan Covid-19 dengan metode tes rapid antigen.

Hal itu diutarakan seorang ahli penyakit menular dan pengamat kebijakan kesehatan, karena mereka khawatir kebijakan penurunan tarif atas itu akan membuat pihak rekanan mengurangi kualitas alat tesnya agar tidak merugi.

"Sehingga mereka mencari alat tes baru yang jauh lebih murah supaya bisa tetap menjaga keuntungan," kata ahli penyakit menular dari Fakultas Kedokteran UGM, Riris Andono Ahmad, Kamis (02/09).

Sementara, pengamat kebijakan kesehatan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengatakan, apabila alat tes antigen itu tidak berkualitas, dapat berdampak serius pada penanganan pandemi.

"Pemerintah harus memastikan bahwa di lapangan kualitasnya [alat tes antigennya] benar, karena ini sangat berkaitan dengan efek domino," kata Olivia Herlinda kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/09).

Adapun Kementerian Kesehatan menjamin semua alat tes antigen yang beredar di pasaran sudah dilakukan validasi sesuai standar yang ada, kata salah seorang pejabatnya.

"Jadi rapid diagnostik antigen yang memenuhi syarat tersebut itulah yang akan diberikan izin edar," kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, Rabu (01/09).

Pakar menyarankan pemerintah untuk tetap menguji ulang alat-alat uji tes antigen yang telah direkomendasikan WHO.  ANTARA FOTO/RAHMAD/FOC.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menurunkan harga batasan tarif tertinggi biaya tes rapid antigen di Jawa-Bali Rp99.000 dan di luar Jawa-Bali maksimal Rp109.000.

Akhir tahun lalu, pemerintah mematok harga tarif tertinggi tes rapid antigen di Jawa-Bali sebesar Rp250.000 dan di luar Jawa-Bali ditetapkan Rp275.000.

Keputusan penurunan harga batasan tarif tertinggi itu didasarkan perhitungan beberapa komponen, kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir dalam jumpa pers secara daring, Rabu (01/09).

Komponen itu seperti jasa pelayanan, komponen reagen, bahan habis pakai, biaya administrasi, serta biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Di Surabaya, petugas kesehatan melakukan tes usap antigen Covid-19 kepada seorang warga di sebuah puskesmas, awal Juli 2021. ROBERTUS PUDYANTO/GETTY

Tes antigen sejauh ini masih menjadi salah-satu persyaratan bagi anggota masyarakat untuk melakukan perjalanan, selain tes PCR dan vaksinasi minimal sekali. Pemerintah Indonesia menyatakan sudah empat kali melampaui standar testing yang ditargetkan WHO per pekan ketiga Juli 2021 lalu.

Indonesia dilaporkan melakukan tes virus Covid-19 kepada 23,3 juta orang pada Senin 19 Juli 2021 (termasuk tes antigen dan PCR), kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, akhir Juli lalu.

Jumlah itu, menurut Worldometers, terbilang masih rendah sehingga menempatkan rasio tes Covid-19 Indonesia di peringkat delapan dari sebelas negara Asia Tenggara.

Mengapa ahli penyakit menular khawatir kualitas alas tes antigen?

Seorang warga menangis saat dilakukan tes COVID-19 di pos penyekatan pintu masuk Kota Jambi, Jalan Lintas Sumatera, Kota Baru, Jambi, Senin (23/08). WAHDI SEPTIAWAN/ANTARA FOTO

Ahli penyakit menular dari Fakultas Kedokteran UGM, Riris Andono Ahmad mengatakan, persoalan yang kemungkinan muncul setelah penurunan harga pemeriksaan tes antigen adalah kualitas alatnya.

Dia khawatir bakal beredar di masyarakat alat-alat tes yang disebutnya kemungkinan "tidak sesuai rekomendasi WHO" atau "tidak ada dalam daftar pemerintah".

"Sebuah kewajaran setiap layanan yang sifatnya berorientasi pasar 'kan mencari keuntungan," kata Riris Andono, ketika ditanya mengapa dirinya khawatr.

"Jadi kalau harga diturunkan, otomatis marjin keuntungan menjadi turun, sehingga mereka mencari alas tes baru yang jauh lebih murah agar bisa tetap menjaga keuntungan," paparnya.

Karena itulah, Riris Andono meminta Kementerian Kesehatan memastikan agar hal itu tidak terjadi di lapangan setelah ada kebijakan penurunan harga tertinggi tes antigen.

"Sehingga mereka tidak bisa bebas memilih alat tes yang bebas beredar di pasaran," ujarnya.

'Jangan sampai terulang kasus tes antibodi yang kualitasnya tak terkontrol'

"Jangan sampai seperti kasus-kasus tes rapid antibodi, yang murah, tapi kualitasnya tidak terkontrol," kata Olivia. ANTARA FOTO/AMPELSA/HP.

Senada dengan Riris Andon, Direktur kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda mengatakan, pihaknya mendukung langkah Kemenkes itu, tetapi harus disertai pengawasan kualitas atas tes rapid antigen.

"Jangan sampai seperti kasus-kasus tes rapid antibodi, yang murah, tapi kualitasnya tidak terkontrol," kata Olivia kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/09) petang.

Dalam jumpa pers pada Rabu (01/09), seorang pejabat Kemenkes menyatakan saat ini sudah banyak alat rapid tes antitgen yang diproduksi di dalam negeri. Kenyataan inilah yang menjadi salah-satu pertimbangan pemerintah untuk menurunkan tarif tes antigen.

Di sinilah, Olivia meminta Kemenkes harus mengawasi kualitas alat tes antigen, karena jika terbukti alatnya jelek, akan "berefek domino" pada penanganan pandemi Covid-19

"Jadi misalnya alatnya sudah jelek, terus rentetannyaa kasusnya tetap tidak ditemukan, penularan tetap tinggi, dan sebagainya."

Apakah pemerintah dapat menjamin kualitas alat tes antigen?

Petugas medis melakukan tes swab COVID-19 terhadap seorang pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan modern Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (02/06). ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

Kementerian Kesehatan menjamin semua alat tes antigen yang beredar di pasaran sudah dilakukan validasi sesuai standar yang ada, kata Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir.

"Semua rapid diagnostik antigen yang beredar di pasaran itu dilakukan semacam validasi oleh Litbangkes sampai sejauh mana sensivitasnya. Standarnya itu di atas 95%," kata Abdul kadir.

"Jadi rapid diagnostik antigen yang memenuhi syarat tersebut itulah yang akan diberikan izin edar," katanya.

Dengan demikian, Kemenkes dapat memberikan jaminan atas semua rapid diagnostik antigen yang beredar resmi di pasaran sudah mendapat izin edar.

"Itu kualitasnya dapat dipertanggugnjawabkan," tegasnya.

Dia juga menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala.

Mengapa baru sekarang diturunkan harganya?

Seorang warga menunjukkan hasil Rapid Test Antigen (RTA) negatif kepada staf di Kantor Kelurahan Palupi, Palu, Selatan, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (25/08). BASRI MARZUKI/ANTARA FOTO

Juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia menjelaskan alasan kenapa baru sekarang pihaknya menurunkan harga batasan tarif tertinggi tes rapid antigen. Akhir tahun lalu, pihaknya sudah pernah mengeluarkan tarif, dan menurutnya semua itu dilakukan evaluasi secara berkala.

"Melihat kondisi sekarang, kita juga melihat perubahan harga yang ada, karena ada 12 produk lokal dari rapid antigen, dan ada 102 produk antigen yang impor," jelasnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/09).

Bila dibandingkan pada awal pandemi, setidaknya pada Oktober tahun lalu, jumlah produknya masih sangat terbatas. "Tidak sebanyak sekarang," katanya.

"Jadi otomatis dengan jumlah rapid antigen yang jumlahnya relatif lebih banyak, pasti juga akan mempengaruhi harga dari pemeriksaannya," papar Nadia.

Dengan harga yang relatif lebih murah, menurutnya, akan menambah akses masyarakat untuk melakukan pemeriksaan melalui metode antigen.

Namun demikian, Direktur kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda mengatakan, walaupun harga tes antigen 'mandiri' diturunkan, tidak berarti pemerintah kemudian lepas tangan.

"Pemerintah tidak bisa melepaskan tanggungjawab utamanya, yaitu melakukan tes secara massal dan gratis untuk masyarakat," kata Olivia.

Sumber: bbcindonesia.com