HETANEWS.com - Pelapor pelanggaran kode etik oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar akan menyeret kasus ini ke ranah pidana, setelah Dewan Pengawas menjatuhkan hukuman potong gaji - yang disebut para pegiat antikorupsi "sanksi yang sangat lembek".

Kasus pelanggaran kode etik ini menjadi rangkaian polemik sejak Firli Bahuri menjabat Ketua KPK, dan dinilai para pegiat antikorupsi bisa membuat persepsi buruk terhadap citra integritas lembaga antirasuah ini.

Sedangkan Dewan Pengawas KPK menyatakan keputusan memotong gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Lili Pintauli Siregar atas pelanggaran kode etik merupakan sanksi yang berat.

Penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Purbolinggo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARAFOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko, berencana membawa kasus pelanggaran kode etik berat wakil ketua KPK, Lili Pintauli ke jalur pidana.

Hal ini ia sampaikan usai sanksi yang dijatuhkan Dewan Pengawas KPK kepada wakil ketua KPK, Lili Pintauli yang ia sebut "mengecewakan".

"Kita tunggu seminggu dua minggu, respon teman-teman komunitas, kalau nggak ada ya kita tindaklanjuti ke laporan ke penegak hukum," kata Sujanarko kepada BBC News Indonesia, Selasa (31/08).

Sujanarko adalah salah seorang pelapor dalam kasus pelanggaran etik ini selain Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, yang termasuk 50-an pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Seleksi pegawai yang disebut "pelanggaran HAM berat".

Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean (tengah), Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (kiri) dan Harjono (kanan) memberikan keterangan usai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Ia melaporkan Lili pada Juni 2020 lalu, karena pimpinan KPK itu menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara korupsi, yaitu wali kota nonaktif Tajungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial. Kasus ini juga menyeret salah satu penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju.

Menurut Sujanarko, sanksi hanya berupa potongan gaji dan membiarkan Lili Pintauli tetap memiliki wewenang perjalanan dinas, menentukan tersangka, mengikuti rapat pimpinan sebagai "bahaya banget".

"Jadi itu kalau tidak dibatasi, gila ini," kata Sujarnako.

Lili Pintauli Siregar diberi sanksi yang menurut Dewas "berat" berupa pemotongan gaji selama 12 bulan.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenakan topeng berwajah Ketua KPK Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (07/05). ANTARA FOTO

Dewan Pengawas memutuskan Lili Pintauli Siregar terbukti secara sah telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan pihak lain yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Dalam keterangan kepada pers, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyerukan agar kasus ini menjadi pengingat elemen di KPK.

"Jadi harapan kami tentunya, setelah ada putusan-putusan seperti begini rekan-rekan insan KPK, baik pimpinan mapun dewas, maupun seluruh insan KPK yang ada itu, jangan melakukan perbuatan seperti ini lagi," katanya.

Sanksi lembek perbuatan yang mengarah ke pidana

Pemberhentian puluhan pegawai KPK akibat TWK dinilai bakal melemahkan upaya pemberantasan korupsi. ANTARA FOTO

Namun, pegiat antikorupsi dari PUKAT-UGM, Zaenur Rohman menilai putusan ini "sangat lembek". Kata dia, perbuatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi mengarah pidana.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 jo UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Menurut Pasal 65 UU KPK, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara," kata Zaenur.

Zaenur menambahkan, pelanggaran Lili Pintauli menemui pihak berperkara korupsi, wali kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial perlu mendapat sanksi lebih berat.

Kata dia, "itu dapat menjadi pintu masuk jual-beli putusan, jual-beli perkara, jual-beli informasi dan bisa juga menjadi pintu masuk pemerasan oleh insan KPK".

"Harusnya divonis keras oleh Dewas untuk pengunduran diri, sekaligus diproses secara pidana oleh KPK," kata Zaenur.

Dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, "dalam aturan yang ada, tidak ada aturannya dalam putusan etik Majelis untuk merekomendasikan hal sedemikian."

Puluhan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan mengadukan program alih status menjadi aparatur sipil negara ke Komnas HAM. ANTARA FOTO

Menggerus integritas KPK

Sementara itu, peneliti dari Transparency International Indonesia (TI Indonesia), Alvin Nicola mengatakan persepsi korupsi Indonesia terancam terjun bebas di masa mendatang.

"Dalam rangkaian yang terjadi satu tahun ke belakang, mungkin ada kemungkinan yang lebih besar untuk kita, artinya nilai kita akan semakin terjun bebas," kata Alvin kepada BBC News Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 turun menjadi 37 dari tahun sebelumnya yaitu 40. Skala mendekati 0 sangat korup, dan 100 bersih dari korupsi.

Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan aksi teatrikal di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (31/8/2021). ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYAT

Angka ini mendorong Indonesia dari 180 negara yang disurvei, turun posisi dari peringkat ke-85 menjadi ke-102 dalam keseriusan memerangi korupsi.

Dari laporan PUKAT-UGM, ICW dan Transparency International Indonesia, kasus etik yang membelit Lili Pintauli hanya satu dari dari rangkaian polemik lainnya selama Firli Bahuri memimpin lembaga antirasuah sejak akhir 2019.

Berikut daftar polemik soal integritas KPK yang menjadi menjadi sorotan publik:

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARAFOTO/HAFIDZ MUBARAK A

30 Juli 2021 - Perjalanan dinas dibiayai penyelenggara

KPK menerbitkan Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK No. 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Pegawai KPK dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan aturan anyar itu merupakan penyesuaian terhadap peraturan Menteri Keuangan.

"Hal tersebut agar tidak terjadi pertentangan pedoman dalam pelaksanaannya, salah satunya yakni pengaturan tentang perjalanan dinas," katanya kepada media.

Namun, bagi para pegiat antikorupsi aturan ini sebagai bentuk "perusakan nilai-nilai integritas KPK"

21 Mei 2021 - Laporan anggota Dewas

Anggota Dewas, Indriyanto Seno Adji dilaporkan ke Dewas KPK. Ia dilaporkan karena ikut hadir dalam rapat keputusan dan konpres KPK pada 5 Mei 2021 dalam pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan.

Menurut si pelapor, Sujanarko, semestinya anggota Dewas Indriyanto menjalani fungsi pengawasan. Namun, laporan ini tidak dilanjutkan, karena menurut Dewas KPK tak cukup bukti, seperti dilaporkan Antara.

22 April 2021 - Dugaan penyidik terlibat suap

KPK menetapkan salah satu penyidiknya, Steppanus Robin Pattuju sebagai tersangka dugaan suap yang melibatkan wali kota Tajungbalai, M. Syahrial.

Syahrial dituntut 3 tahun penjara, Senin (30/08). Jaksa menyatakan Syahrial telah menyuap Seppanus Robin sebesar Rp1,6 miliar dengan motif menghentikan kasusnya di KPK, seperti dikutip Antara.

24 Juni 2020 - Gaya hidup mewah Firli Bahuri

Ketua KPK, Firli Bahuri pakai helikopter untuk perjalanan pribadinya dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan. Ia dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas. Ia kemudian diberikan sanksi ringan oleh Dewas.

"Saya melakukan karena untuk menuntut kecepatan mobilitas," kata Firli seperti dikutip Tempo.

Sementara menurut Zaenur dari PUKAT-UGM, "Tapi itu bukan hal yang sepele, karena KPK itu tiap hari mengkampanyekan hidup sederhana, untuk menjaga nilai integritas."

Juni 2020 - Barang bukti emas dicuri pegawai KPK

Barang bukti emas dengan berat 1,9 kilogram dicuri dan digadaikan oleh pegawai KPK berinisial IGAS. Barang sitaan senilai Rp1,5 miliar itu kemudian digadaikan Rp900 juta. Dewas memvonis IGAS dengan pemecatan tidak hormat, dan kasusnya ditindaklanjuti di Polres Jakarta Selatan.

"Itu juga menunjukkan ada pengeroposan nilai integritas di dalam," kata Zaenur.

Sementara itu, menanggapi rangkaian polemik yang bisa menggerus integritas KPK ini, Ketua Dewas KPK mengatakan, "karena itulah dijatuhi sanksi berat."

Sumber: bbcindonesia.com