SIANTAR, hetanews.com – Dalam Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 36 Tahun 2021 berbagai kelonggaran diberikan dalam pelaksanaan perpanjangan PPKM Level 4, namun kelonggaran tersebut tetap diberikan kewenangan kepada Kepala Daerah (KDH) daerah masing-masing dalam menerapkannya.

Berbagai kelonggaran dalam Inmendagri Nomor 36 Tahun 2021 tersebut yakni Fasilitas Umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area public lainnya) diijinkan beroprasi 25 persen dengan menggunakan aplikasi peduli lindungi atau penerapan protokol kesehata.

Kemudian kegiatan seni, budaya, olahraga dan social kemasyarakatan diijinkan beroprasi 25 persen, dan terakhir yakni pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahaan boleh diadakan, maksimal 25 persen dari kapasitas atau maksimal 30 orang, dan tidak ada hidangan makanan ditempat dan penerapan protokol kesehatan.

Terkait hal tersebut, Sekertaris Satgas Daniel Siregar, Selasa (24/08/2021) menyebutkan jika rapat evaluasi yang dilakukan oleh Pemko Siantar bersama jajaran Muspida hari ini, di Gedung Serba Guna Bappeda adalah membahas hal tersebut.

“Itulah kita bahas, apakah hal tersebut bisa kita terapkan di daerah kita Kota Siantar ini, makanya kita saat ini sedang membahas hal tersebut, kan dalam point terakhir di Inmendagri itu mengembalikan kepada Kepala Darah untuk menerapkannya, setiap daerahkan berbeda-beda kondisinya,”ucapnya.

Kata Daniel dalam rapat memang dibahas bahwa tidak semua kelonggaran yang diberikan itu dapat diterapkan langsung, perlu ada kajian tertentu sebelum diputuskan.

“Tidak semua bisa kita serap dalam Inmendagri itu, kan kita juga harus melihat Instruksi Gubernur terkait jalannya PPKM Level 4 di Siantar, dan kita juga harus lihat bagaimana kondisi sosial masyarakat,”ucapnya.

Kemungkinan besok, Rabu (25/08/2021) Walikota Kota akan mengeluarkan surat edaran terkait jalannya PPKM Level 4 Tahap II Di Kota Siantar.

“Makanya tadi ketua Satgas (Walikota) meminta kita agar merumuskan secara detail dan benar, apakah bisa diterapkan atau ada hal-hal yang tidak bisa terapkan di Inmendagri itu, kemungkinan besok ada keluar surat edaran walikota,”ucapnya.