Siantar, Hetanews.com - Melihat kondisi Kota Pematangsiantar saat tentu saja sangat memprihatinkan, hingga akhirnya pemerintah memberlakukan PPKM. Bahkan harus menurunkan personil kepolisian dari Propinsi.
Menurut Netty Simbolon SH MH, sebagai warga masyarakat kota Pematangsiantar PPKM saat ini sudah sangat terlambat atau kurang cepat. Seharusnya dari awal petugas gabungan sudah bertindak, tak hanya sekedar himbauan karena kurangnya kesadaran.
"Yang ditakuti masyarakat itu aparat hukum, seharusnya sejak awal sebelum kita berada di level 4 sudah dilakukan seperti ini," kata Netty.
Seperti dikatakan Walikota "sampai berbuih," menyampaikan himbauan menjadi hal yang sia sia. Ada beberapa cafe yang didatangi, petugasnya pergi malah cafenya buka lagi.
"Harus dilakukan tindakan," tegas Netty yang juga aktif sebagai pengacara ini.
Menurut ibu Dosen ini, tidak ada alasan bagi Gugus tentang keterbatasan petugas. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat bisa membantu pencegahan penyebaran Covid di Kota Siantar sejak di level 1.
Petugas gabungan (gugus) menggandeng organisasi kemasyarakatan dapat bersinergi untuk secara bersama menertibkan sejumlah tempat keramaian melakukan razia.
Aparat Penegak Hukum (APH) langsung melakukan tindakan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang membandel dengan menutup usahanya diluar jam operasional yang telah ditetapkan dan tidak prokes.
Bahkan saat ini, anak anak pun sudah ada yang terpapar. Setiap hari ada yang meninggal karena covid, Rumah Sakit penuh dan tenaga medis juga sudah kelelahan menghadapai situasi pandemi saat ini.
Hal ini merupakan bencana nasional, mari secara bersama bersinergi mencegah penyebaran covid-19, himbau Netty mengakhiri.
