Siantar, hetanews.com – Siantar dimasukan ke dalam daftar PPKM Level 4 oleh pemerintah pusat, menandakan penanganan penularan covid 19 mengalami kegagala, dimana mengalami grafik yang naik secara signifikan warga yang tertular virus, dan sudah membahayakan pabila tidak ditangani secara serius.
Tentu saja hal ini membuat rasa kuatir yang mendalam terhadap warga Siantar, apalagi bagi mereka yang belum mendapat suntikan vaksin. Para petugas pun turun ke lapangan dan menyisir setiap lokasi yang menimbulkan kerumunan walaupun terkesan belum maksimal, yang menurut kabar burung, alasan klasik tetap terungkap, tidak ada anggaran.
Kamis, 12 Agustus 2021 menjadi saksi bisu dimana tiba tiba ada vaksin Massal yang dibungkus dalam rangkaian HUT RI ke 76 hadir dan menghentakan warga untuk datang dua lokasi, yakni RSUD Djasamen Saragih dan Kantor Camat Siantar Utara. Alhasil menciptakan kerumunan baru yang ngasal di tengah level 4, sebuah solusi yang luar biasa dari pemerintah bagi warga Siantar.
Kabar baik harusnya ditangani secara benar dan tepat agar tepat sasaran, menjadi pola kerja dari pemerintah untuk menangani pandemi PPKM level 4, agar warga yang terpapar tidak semakin banyak, dan warga yang pulang dari sana merasa aman karna semua berjalan dengan baik dan mengikuti Protokoler Kesehatan (Prokes).
Tidak dapat dipungkiri, pabila vaksin dilaksanakan pasti ada kerumunan warga yang mengantri, namun tidak ngasal seperti potret yang tersaji di kota ku. Semangat dan antusias warga tidak dibarengi dengan sistim kerja yang memuaskan dari pemerintah, khususnya pasukan satgas yang dibawah pimpinan Walikota dan Plh Kapolres.
Bukankah ada pembatasan jumlah warga bukan membludakan di dua lokasi? Merupakan pertanyaan yang muncul ketika menatap dengan jelas kerumunan yang ada. Tidak ada lagi jarak antar warga yang mengantri karna tim satgas fokus ke arena dalam untuk menertibkan yang akan mau divaksin.
Tidak terlihat pola yang benar dan tepat dilakukan oleh tim satgas Siantar terkesan dipaksakan untuk dilakukan. Ada apa dengan pola pikir para petinggi yang tidak terlebih dahulu mengkaji pola Vaksinasi Massal, sehingga tidak tersaji kerumunan yang ngasal. Apakah Plh Kapolres tidak menyadari penularan semakin jelas dan nyata bila dilakukan seperti ini?
Yang lebih membingungkan, ada silang pendapat di lapangan. Warga yang mau divaksin harus membawa bukti pembayaran dari KIP, yang menandakan bahwa vaksinasi Massal ditujukan kepada pedagang. Namun ada juga warga yang mengatakan bahwa mereka mendapat telepon dari satgas covid Siantar bahwa ada vaksin di dua lokasi tersebut.
Masihkah kita bermain main di situasi PPKM level 4 sehingga tidak terlihat pola kerja yang baik dan benar sehingga tepat sasaran? Vaksinasi Massal yang tiba tiba hadirnya dan tanpa pola yang benar semoga tidak memperburuk kondisi kota ini yang sudah ditahap mengkuatirkan. Kesadaran semua pihak menjadi penentu, termasuk juga warga agar tidak masuk ke dalam perangkap kerumunan yang tidak prokes walaupun itu adalah undangan dari pemerintah, yang seharusnya menjadi contoh.
