JAKARTA, HETANEWS.com - Pemerintah menyalurkan berbagai macam bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 mulai dari bansos hingga subsidi internet. Namun, dalam praktiknya belum maksimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan protes salah satunya karena ada yang dapat bantuan bermodal kenal pejabat. Berikut ini selengkapnya:

  • Ada Penerima Bansos karena Kenal Pejabat

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui menerima banyak laporan terkait pembagian bansos selama masa pandemi. Sri Mulyani mengatakan, banyak pihak yang mengeluh lantaran pembagian bansos tidak merata atau dinilai tidak tepat sasaran.

“Reaksi itu bisa macem-macem. Itu bansos triliunan,orang pada dapet kok saya enggak? Saya lihat tetangga yang lebih kaya dapat bansos.Ada juga dia dapat bansos karena kenal pejabat,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8).

Pemerintah menggelontorkan banyak jenis bansos selama pandemi COVID-19. Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada 10 juta KPM, kemudian tambahan kartu sembako untuk 5,9 juta KPM di daerah serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 8 juta KPM. Tak hanya itu pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras serta diskon listrik.

Menurut Sri Mulyani, setiap kali pemerintah memberikan bantuan, pihaknya akan sangat cepat mendapatkan feedback dari publik. Apalagi di era media sosial saat ini, komplain ataupun keluhan tentang penyaluran bansos menjadi lebih mudah disampaikan oleh masyarakat.

Melihat fakta tersebut, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa bansos akan disalurkan secara merata dan tepat sasaran. Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan bansos yang diberikan pemerintah saat ini adalah untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan segelintir orang.

  • Sri Mulyani Dikomplain Subsidi Internet Belum Merata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendapat komplain soal pembagian subsidi internet. Pemerintah memberikan subsidi internet bagi siswa, mahasiswa, dan pengajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring semenjak pandemi COVID-19.

Namun tidak sedikit masyarakat yang mengeluh lantaran belum menerima subsidi internet tersebut. Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi lantaran ada pembaharuan data siswa dan mahasiswa di tahun ajaran baru.

“Hari ini saya dengar ada yang komplain, Saya belum mendapatkan subsidi internet. Itu karena tahun anggaran baru mau sama-sama diberikan untuk subsidi internet ternyata ada murid yang lulus, ada murid baru,” ujar Sri Mulyani dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Selasa (3/8).

Sehingga menurut Sri Mulyani, basis data penerima subsidi internet pada semester lalu tidak bisa digunakan sebagai acuan di semester ini. Sebab basis datanya mengalami perubahan sehingga harus diupdate terlebih dahulu.

sumber: kumparan.com