Siantar, hetanews.com – Kondisi negara yang semakin memprihatinkan dikarenakan penyebaran virus covid 19 yang semakin meluas, bahkan meningkatnya angka yang tertular dan jumlah kematian, menandakan kegagalan dari kepala daerah sebagai penanggung jawab atau ketua satgas covid 19.

Yang kita hadapi saat ini bukan bencana biasa melainkan pandemi, dimana dapat dihadapi dengan santai dan memberikan tanggung jawab kepada kepala daerah, yang merupakan jabatan politis bukan lembaga yang memiliki prinsip komando dalam menjalankan tugasnya.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Artinya, virus Corona telah diakui menyebar luas hampir ke seluruh dunia. WHO sendiri mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi ini dan berpotensi sebagian dari mereka jatuh sakit.

Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat.

Bila kondisi negara ini sudah seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo, maka penanganan harus menerapkan prinsip komando agar tercipta kordinasi yang apik dan sistim yang sama serta sesuai dengan petunjuk pusat. Tidak seperti yang terlihat sekarang ini, dimana setiap daerah seperti berjalan sendiri dan tidak seirama dengan kemauan pemerintahan pusat.

Mengapa kepala daerah tidak mampu menjadi ketua atau penanggung jawab penanganan covid 19? Satu contoh kecil aja yang kerap ditemui di kota Siantar. Ketika pemerintah memberikan himbauan dan peringatan kepada pemilik usaha agar melakukan pembatasan terkesan diabaikan, bahkan tidak menghiraukan sama sekali.

Lain kalau seorang kapolres atau dandim yang memberikan himbauan, maka dapat dipastikan bahwa pengusaha tersebut akan menjalankan karena ada kesan gentar. Mengapa bisa seperti itu? Kalau masih kepala daerah yang menjadi ketua maka kita bisa menekan dia melalui jalur politis sedangkan kalau TNI/Polri yang menjadi ketua maka tidak ada tekanan yang bersifat politis, namun tindakan tegas.

Hetanews.com juga mencoba menanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan terhadap kesiapan TNI/Polri untuk menjadi penanggung jawab atau ketua satgas covid. Dia mengatakan bahwa TNI/Polri memiliki sistim kerja komando jadi penanganannya bisa seirama dan sama di setiap daerah, bukan seperti sekarang ini yang amburadul dan terkesan semaunya.

Dia juga akan mencoba untuk mengajukan ide tersebut kepada DPR RI dan juga presiden, karena juga telah melihat tidak adanya keseriusan dari kepala daerah, yang mana unsur politis bukan komando yang menjiwai setiap tindakan.

Dia juga telah menyampaikan ide tersebut melalui tweetnya kepada presiden bahwa sudah saatnya TNI/Polri menjadi ujung tombak dalam penanganan covid 19. “Kita akan usahakan ide tersebut sampai ke telinga bapa presiden, karna situasi negara ini sudah berada dalam tingkat yang mengkuatirkan,” tegasnya.

Hinca juga mengakui bahwa saat ini warga Indonesia membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani penyebaran virus covid 19, dan kepala daerah sudah dinilai gagal. “Ada kesan dari warga bahwa kepala daerah telah gagal dan sudah saatnya kita berikan kepercayaan kepada TNI/Polri apalagi mereka bekerja dengan sistim komando,” tutupnya.