SIANTAR, Hetanews.com - Jabatan Walikota Pematangsiantar bisa saja hingga akhir periodenya, Februari 2022. Hefriansyah dilantik sebagai Walikota berdasarkan peraturan perundangan dan masa jabatannya juga telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga bisa saja, Hefriansyah menjabat hingga masa jabatannya berakhir. Meski kota Pematangsiantar telah melaksanakan Pilkada dan sudah ada walikota terpilih.

Demikian dikatakan Tumpal Sinaga SH, selaku pengacara/advokat yang tergabung dalam organisasi Peradi (perhimpunan advokat Indonesia) Siantar-Simalungun kepada hetanews, Jumat (23/7).

Meski demikian, secara politis, setelah adanya Walikota terpilih hasil Pemilukada, DPRD Siantar seyogianya melakukan paripurna. Tentang pengusulan pelantikan walikota terpilih, karena jabatan walikota merupakan jabatan politis.

Hasil paripurna dapat disampaikan ke Mendagri untuk mengambil keputusan. Apakah akan dilakukan pelantikan segera atau tetap mengacu pada hak walikota selaku kepala daerah hingga jabatannya berakhir.

Putusan DPRD melalui paripurna tidak otomatis mutlak, hanya usulan. Karena perundang-undangan lebih mengikat pada aturan hukum dari pada kebijakan politis (hasil paripurna DPRD), jelas Tumpal.

Intinya, kembali kepada DPRD, paripurna sah sah saja namun hasilnya tidak bisa langsung ambil tindakan melantik walikota. Karena pelaksanaan produk politis akan berakhir dengan produk hukum, jelasnya lagi.

Menurut Tumpal, bisa saja walikota terpilih dilantik untuk periodesasi 2022 -2024, karena akan dilaksanakan pilkada serentak. Untuk kemudian, walikota terpilih nantinya bisa mengajukan gugatan terkait periodesasi nya selama 2 tahun tersebut atau kembali lagi ke produk hukum.

"Mengapa Siantar melaksanakan Pilkada, tapi tidak melantik walikota terpilih tepat waktu.," ungkapnya.