SIMALUNGUN, HETANEWS.com -  Anggota DPRD Simalungun menggelar rapat pembahasan LKPJ Senin (19/07/2021). Dalam rapat, disebutkan hasil pemeriksaan BPK RI TA 2020 menjadi kerugian negara . 

Rapat  dihadiri Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani dan Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin Girsang, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sudiahman Saragih dan para kepala OPD Pemkab Simalungun.

Anggota DPRD Simalungun, Walpiden Tampubolon yang menyebut banyak temuan dan penyimpangan yang dilakukan sejumlah OPD [Organisasi Perangkat Daerah] yang berdampak pada kerugian Negara lebih kurang Rp 1,4 Miliar.

Menurutnya, hal ini diakibatkan lemahnya tingkat pengawasan kepada masing-masing OPD dalam penggunaan anggaran dana tahun anggaran 2020 tersebut.

Adapun temuan kerugian negara diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas, Dinas PU serta RSUD Tuan Rondahaim dan RS Perdagangan. Disinyalir banyaknya temuan yang mengakibatkan pembengkakan dana seperti kelebihan pembayaran yang jumlahnya miliaran rupiah.

Ketua Fraksi  Partai Nasdem,  Bernhard Damanik membenarkan temuan BPK tersebut. Menurutnya, apapun alasannya sisa dana 39 % itu harus dikembalikan ke negara jawabnya. 

“Apabila hingga akhir tahun 2021 ini tidak juga dilunasi maka bisa dijerat hukum,” pungkasnya

Baca: Ini Penjelasan BKD Soal Mutasi Pejabat Di Simalungun