SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Barisan relawan penggerak desa [Brigade] 01 Kabupaten Simalungun menemukan sejumlah indikasi penyelewengan Dana Desa [DD] Tahun 2021.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Simalungun, Royani Harahap mengungkapkan, DD seharusnya dikelola untuk pembangunan desa namun kerap diselewengkan oleh pejabat terkait.

Brigade, kata Royani, menerima sejumlah laporan dari pemerintah desa terkait adanya dugaan korupsi dan indikasi penyalahgunaan wewenang. 

Antara lain, kata Royani menjelaskan, penganggaran Handphone yang dianggarkan oleh desa bersumber dari DD TA 2021. 

Baca: Wanita Itu Sempat Kirim Rekaman Suara Ke Teman Sekolah

Dalam hal ini terindikasi oknum DPMPN Simalungun mengarahkan pemerintah desa agar membelanjakan handphone dengan harga 1 unit Rp 5 Juta kepada satu penyedia.

“Hal itu disampaikan oknum DPMPN melalui tenaga honorer Operator Siskeudes kepada Pangulu via WhatsApp,” kata Royani ditemui di kantornya, Sabtu 10 Juli 2021.

Selanjutnya pengadaan belanja barang dan jasa Covid 19 yang sumber dari dana desa pada TA 2021 sebesar 8 persen dari jumlah pagu DD. 

Dalam hal ini, Royani menuturkan, oknum DPMPN dan penyedia bekerjasama dengan oknum camat mengundang pemerintah desa untuk sosialisasi pengadaan sembako covid 19 dan SPJ covid 19 tanpa melibatkan bendahara desa TPK.

“Pengadaan barang dan jasa diwajibkan kepada satu penyedia. Total belanja dari barang dan jasa diberikan ke Pangulu sebesar 8 persen,” ungkapnya.

Brigade, kata Royani, juga menerima laporan pengadaan paket internet mulai Rp 4.600.000 sampai dengan Rp 24.000.000 diarahkan ke satu penyedia.

Kemudian pemberian makanan tambahan untuk balita, Ibu hamil berupa susu kemasan diarahkan DPMPN kepada salah satu merek. 

Baca: Kegiatan Literasi Digital Kominfo Sampai Ke Kabupaten Simalungun