Medan, hetanews.com - Menanggapi beragam opini yang berkembang dimasyarakat, dimana blom ada kejelasan dari DPRD Siantar ditanggapi serius oleh pihak Otda Pemprovsu, dimana akan meminta perincian secara mendetail, mengapa blom ada kepastian rapat paripurna pemberhentian walikota dan wakil walikota Siantar.

Dan, kesan cuek yang diperlihatkan oleh walikota Siantar, bahkan juga terkesan mengeluarkan argumen yang ambigu, juga menjadi sorotan dari Kabag Biro Pemerintah dan Otda Pemprovsu, Ahmad Ritonga, dan hak siapa saja berkomentar tapi kemendagrilah penentunya, Selasa (6/7) kepada wartawan.

"Boleh aja waliKota Siantar mengeluarkan argumen karena itu hak dia. Sah-sah saja dia berpendapat. Namun pengemban regulasi inikan pembinanya Kemendagri. Yang menerbitkan SK (surat keputusan) pemberhentian dan pengangkatan juga mereka. Jadi nantinya juga kembali ke mereka. Dikaji lagi sejauh mana masa jabatan kepala daerah itu," terangnya. 

Soal AMJ Hefriansyah sendiri, diakuinya pernah mendengar informasi dari pihak Kemendagri, bahwa yang bersangkutan telah menyetujui kebijakan tersebut. Bahkan segala hak-hak Hefriansyah, diketahui akan diakomodir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

"Karena itu informasi yang kami terima dari Kemendagri, bahwa dia (Hefriansyah) bersedia untuk turut dilantik pejabat terpilihnya (sesuai hasil Pilkada). Omongan itu ada dan ada beberapa saksinya waktu itu," katanya. 

 Begitupun pihaknya akan melihat perkembangan dari DPRD Siantar atas hal ini, sebelum melayangkan surat untuk meminta klarifikasi secara terperinci, soal alasan pihak legislatif setempat mengulur sidang paripurna pemberhentian Hefriansyah-Togar. 

"Kita lihat dulu nanti, kalau memang belum ada juga tentu secara resmi akan kita layangkan surat (ke DPRD Siantar)," pungkasnya. 

 Gubsu Edy Rahmayadi sebelumnya menegaskan, akan segera melantik Wakil Wali Kota Pematang Siantar terpilih, Susanti Dewayani, jika memang SK dari Kemendagri sudah sampai di tangannya. 

"Kalau sudah ada itu (SK pelantikan) dari Mendagri, saya lantik itu," katanya menjawab wartawan usai Salat Jumat di Masjid Gubsu, Komplek Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, pekan lalu. 

Menurut Edy, seyogianya AMJ Hefriansyah-Togar akan berakhir di Februari 2022 mendatang. 

"Tapi untuk pemerataan, dilakukan penyamaan dan di tahun ini dilakukan pelantikan. Berarti akan ada rapel sampai akhir jabatan. Begitu dia. Tetapi kita tunggu proses dari Mendagri atas nama presiden," katanya.