Siantar, hetanews.com – Banyak orang yang beranggapan kota Siantar tidak akan pernah lepas dari beragam permasalahan, dan seakan akan mendapat ‘kutukan’ kepimpinan, dikarenakan tidak pernah ada rasa aman dan damai tercipta karna ulah para petinggi daerah ini.

Setelah dua kali walikota terpilih tidak jadi dilantik, hubungan antara DPRD dengan pengganti pimpinan yang wafat tidak pernah berjalan mulus. Mereka tidak mau tahu soal kepentingan warganya, tapi saling ‘sikutan’ demi kepentingan ntah siapa?

Saat ini kota ku dilanda beragam pertanyaan, kapan dr Susanti akan dilantik menjadi wakil walikota Siantar? Berbagai tanggapan serta pernyataan bermunculan dipublik, tapi tak satu pun yang memberikan kesejukan, dimana warga mendapat kepastian memiliki pemimpin hasil pilihan langsung.

Terdengar berbagai isu, DPRD tidak mau bergerak karna adanya sakit hati terhadap pernyataan dr Susasnti, yang katanya tidak membutuhkan 30 orang wakil rakyat untuk memuluskannya pelantikannya, sedangkan versi lain berkata, para wakil rakyat menunggu tawaran ‘menggiurkan’ dari wanita yang pernah menjabat sebagai direktur RSUD Djasamen Saragih.

Sedangkan opini lain yang berkembang, situasi ini dimanfaatkan oleh walikota yang masih menjabat untuk melakukan lobbi lobbi ke pusat agar merealisasikan keinginannya menjabat hingga Febuari 2022. Namun apa pun itu, wargalah yang mendapat kesialan dikarenakan tidak bisa mengecap pembangunan yang benar dan terarah.

Selain itu, kalau pelantikan dr Susanti tidak jadi dilaksanakan pada Juli 2021 maka ini akan berdampak besar terhadap ada kemungkinan hingga dengan 2024, Siantar tidak akan memiliki wakil walikota. Hal ini bila kita merujuk waktu dari pelantikan Febuari 2022.

Ada seorang pengamat mengatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk melantik dr Susanti pafa bulan Juli 2021. Ada benarnya bila kepemimpinan dari Hefriansyah benar benar terlahir dari proses demokrasi yang tanpa cacat atau terjadi secara normal.

Bila kita merujuk kepada pilkada ulang bulan November 2016, pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk kota Siantar pada saat itu terkesan dipaksakan, dan bisa dikatakan tanpa ada acuan dasar hukum yang jelas, namun dikarenakan ada kepentingan lain, terutama kepentingan warga Siantar maka pilkada dilaksanakan.

Melihat kondisi ini maka kita jangan berpikir normal dikala sesuatu terjadi karena ada kecacatan. Sekarang ini kita tidak perlu mencari apa dasar hukum untuk pelantikan dr Susanti, itu ibarat mencari jarum ditumpukan jerami, tapi mari kita laksanakan sebuah amanah undang undang dengan menghargai pilihan rakyat yang membutuhkan walikota dan wakil walikota. Jangan kota ini tidak memiliki wakil walikota dalam satu periode.