SIMALUNGUN, HETANEWS.com -  Fraksi PDI Perjuangan DPRD Simalungun menyatakan pengangkatan Staff Khusus Bupati Simalungun adalah ilegal dan membuat kegaduhan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Simalungun, H Mariono mengatakan, pengangkatan Staff Khusus Bupati Simalungun patut dipertanyakan sebab tidak diatur dalam regulasi dan APBD tahun 2021.

"Fraksi PDI Perjuangan menolak dengan tegas keberadaan Staff Khusus Bupati Simalungun karena telah menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan ASN di OPD Kabupaten Simalungun," tegas H.Mariono saat konfrensi Pers di Hotel Khas Parapat, Minggu (04/07/2021).

Baca: Pengangkatan 3 Orang Tenaga Ahli Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun, Prioritas Kah?

"Staff Khusus juga bertentangan dengan Keputusan Mendagri  No.134 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. Dan terlihat Staff Khusus dilengkapi dengan mobil dinas. Namun sampai 65 Hari kerja Bupati pengangkatan staff khusus itu belum memiliki payung hukum," jelasnya.

Menurut Mariono, bila keberadaan staff khusus tetap dilanjutkan, maka Fraksi PDI Perjuangan akan menolak keberadaannya.

"Melalui Anggaran P-APBD 2021 kita akan menolak keberadaan staff khusus Bupati Simalungun," tutup Mariono.

Baca: Soal Tenaga Ahli Bupati Digaji Rp 20 Juta Wabup Simalungun Enggan Mengomentar