Siantar, hetanews.com - Menanggapi kisruh pelantikan wakil walikota Pematangsiantar yang terkesan terkatung-katung karena DPRD belum menggelar rapat paripurna pemberhentian walikota  dan wakil walikota saat ini akademisi FISIP USU, Agus Suriadi menilai ada sesuatu di DPRD itu sendiri.

"Pasti ada sesuatu di internal DPRD Pematangsiantar itu sendiri sehingga tidak menggelar paripurna pemberhentian walikota dan wakil walikota saat ini, " ujar Agus, Minggu (4/7).

Disebut Agus, diperlukan sikap yang bijak dan arif dari para anggota dewan untuk bersama-sama mematuhi hasil Pilkada serta keputusan yang sudah digariskan sesuai dengan regulasi yang ada.

"Tata kelola pemerintahan perlu dijaga dan pengalaman pembangunan yang selama ini sedikit stagnan di Siantar  harus segera dikejar," kata Agus.

Tokoh masyarakat dan politisi PDIP yang juga bakal calon walikota Pematangsiantar di Pilkada 2020, Ojak Naibaho mengatakan, penundaan pelantikan wakil walikota Pematangsiantar terpilih akan memancing kemarahan masyarakat yang merasa pemerintah pusat, mengabaikan hak konstitusi masyarakat, yang sudah memilih almarhum Asner Silalahi dan Susanti Dewayani, sebagai walikota dan wakil walikota terpilih di Pilkada 2020.

"Pemerintah pusat jangan mengabaikan hak konstitusi masyarakat Pematangsiantar, dengan menunda-nunda pelantikan wakil walikota terpilih yang menjadi pilihan rakyat,pemerintah pusat jangan memancing kemarahan masyarakat, karena itu pelantikan wakil walikota dapat segera dilakukan," sebut Ojak Naibaho

Ketua DPRD Santar Timbul M Lingga sebelumnya kepada wartawan mengatakan, pihaknya masih akan melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait pelantikan wakil walikota terpilih hasil Pilkada 2020 dan pemberhentian walikota dan wakil walikota saat ini.

" Secepatnya DPRD Siantar akan konsultasi ke Kemendagri," ujar Timbul.