JAKARTA, HETANEWS.com - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Sonny Harry B Harmadi ikut angkat bicara tentang anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus yang menolak dikarantina usai kembali dari luar negeri.

Sonny menegaskan semua WNI dari luar negeri wajib dikarantina sesuai ketentuan di masa pandemi COVID-19 yang berlaku saat ini.

“Setiap pelaku perjalanan luar negeri wajib melakukan karantina yang telah ditetapkan, termasuk anggota DPR RI,” kata Sonny, Jumat (2/7).

Sebelumnya, Guspardi Gaus mengaku baru pulang dari luar negeri. Namun, ia enggan menjalani karantina mandiri sebagaimana aturan pemerintah.

Hal ini disampaikan Guspardi ketika hadir dalam rapat RUU Otsus Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (1/7).

"Saya baru datang dari Kirgistan. Saya cemas juga semalam, mau diinapkan di hotel. Dan memang cara-cara yang dilakukan tidak baik oleh Departemen Kesehatan. Saya ingin hadir pada kegiatan ini. Jadi, mohon maaf kalau seandainya saya terlambat," kata Guspardi ketika dipersilakan berbicara oleh Ketua Pansus Komarudin Watubun.

  • Karantina Diatur di SE Satgas COVID-19

Menurut Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19, WNI yang kembali dari luar negeri wajib dikarantina selama 5 hari. Hal ini disertai 2 kali tes RT-PCR yakni tes ulang pada hari kedatangan dan tes di hari ke-5 karantina.

WNI berstatus pekerja migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri dapat melakukan karantina di Wisma Pademangan secara gratis.

Di luar status tersebut, mereka wajib melakukan karantina di tempat akomodasi yang telah ditetapkan pemerintah dengan biaya mandiri.

Sonny belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait siapa yang harusnya bertanggung jawab mengkarantina Guspardi. Ia juga belum menerangkan sanksi yang berlaku bagi pelanggaran tersebut.

Namun, pelanggaran karantina yang dilakukan Guspardi bisa diberikan sanksi denda hingga penjara. Hal ini diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi salah satu dasar hukum SE Satgas No. 8 Tahun 2021.

Hal itu tertuang dalam UU No.6 Tahun 2018 Pasal 9 yakni:

ADVERTISEMENT

1. Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

2. Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Sanksi bagi pelanggaran dalam pasal tersebut tertuang dalam UU No.6 Tahun 2018 Pasal 93, yang berisi:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

sumber: kumparan.com