Siantar, Hetanews.com - Tim pengacara mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) terdakwa Herowhin Tumpal Vernando Sinaga AP.M.Si (46), Dahyar Harahap SH, Dame Pandiangan SH, Erik Sembiring SH dan Zake Tambunan SH meminta agar hakim membebaskan kliennya.

Hal itu disampaikan pembelanya melalui eksepsi (bantahan atas dakwaan jaksa) yang dibacakan dalam persidangan di PN Tipikor di Medan, kemarin. Alasannya, karena dakwaan jaksa kabur dan tidak cermat oleh karena itu harus dinyatakan batal demi hukum.

Menurut Dahyar kepada Hetanews.com, Kamis (1/7) di Pematangsiantar, Jaksa Penuntut Umum tidak tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang berapa besar jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan. Karena jumlah yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidaklah sesuai.

Dimana, jumlah kerugian Negara sebesar Rp.215.000.000,- yang diperoleh setelah menjumlahkan seluruh biaya yang ada dikurangi jumlah yang direalisasikan dan Pajak PPN sebesar Rp.39.508.000.

Bahwa perhitungan kerugian negara tidak jelas / kabur dalam perhitungan / penjumlahan dengan alasan, dalam rekapitulasi pengadaan keperluan kantor / pengadaan mobiler disebutkan pembayaran bruto sebesar Rp. 275.000.000. PPN dipungut sebesar Rp. 25.000.000. Pph 22 dipungut sebesar Rp. 3.750.003.

Dalam rekapitulasi pengadaan keperluan kantor / pengadaan mobiler disebutkan, pembayaran bruto sebesar Rp. 39.508.000. PPN dipungut sebesar Rp. 3.591.636 dan Pph 22 dipungut sebesar Rp. 538.746.

Tetapi didalam rincian kerugian Negara disebutkan, potongan PPN untuk ATK, Fotocopy dan barang cetakan kepada CV  Kartini Jaya sebesar Rp. 35.377.618. Potongan PPN untuk pengadaan lemari dua pintu, pengadaan lemari arsip Badan Pengawas, pengadaan lemari Arsip Direksi, lemari arsip pintu kaca Kepada CV Gavra Mandiri sebesar Rp. 4.130.382,-

Sehingga berdasarkan rincian pengeluaran/belanja dengan rincian kerugian Negara terdapat perbedaan sebesar, potongan PPN untuk ATK, Fotocopy dan Barang Cetakan kepada CV Kartini Jaya sebesar Rp. 35.377.618 – Rp. 25.000.000 = Rp. 10.377.618,-

Potongan PPN untuk pengadaan lemari dua pintuintu, pengadaan lemari arsip Badan Pengawas, Pengadaan lemari arsip Direksi, lemari arsip pintu kaca Kepada CV Gavra Mandiri sebesar Rp. 4.130.382 . Dari mana nilai perhitungan jaksa yang menyebutkan kerugian negara sebesar Rp 215 juta?

"Itulah salah satu point keberatan kami dan meminta agar klien kami dibebaskan," sebut Dahyar.

Sebelumnya, Herowhin selaku Direktur Utama PD PAUS telah didakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara yang bersumber dari APBD TA 2014 yang disebut dana penyertaan modal. 

Terdakwa dijerat melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jo pasal 18 (1) huruf a dan b UU RI No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2001 tentang perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Atas eksepsi tersebut, tim jaksa penuntut dari Kejari Pematangsiantar yang langsung dipimpin Kasi Pidsus Nixon Lubis SH telah menanggapinya.  

Setelah mendengar dakwaan dan juga eksepsi dari JPU dan tim pengacara terdakwa, persidangan dipimpin hakim Mian Munthe SH akan digelar kembali pada Senin (5/7) dengan agenda pembacaan putusan sela.

Apakah hakim akan mengabulkan eksepsi terdakwa atau memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan pembuktian.