Jakarta, hetanews.com – Anggota DPR RI Hinca Panjaitan menyayangkan vonis hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut. Apalagi Hakim PT Banten membacakan vonis itu bertepatan pada Hari Anti Narkoba sedunia yang dirayakan setiap tanggal 26 Juni.

Menurut anggota Komisi 3 DPR RI tersebut, hakim menampar arus dunia yang melawan sindikat bandar narkoba dunia. melawan Presiden Jokowi yang mengajak perang terhadap darurat narkoba di Indonesia. Sekalipun Hakim (judikatif) punya kedaulatan sendiri, tapi putusannya tak boleh melawan arus rasa keadilan masyarakat.

Seperti yang kita ketahui, lanjutnya, penyelundupan narkoba pada masa pandemi ternyata tidak mengalami penurunan bahkan banyak pemain baru yang lahir dari sejumlah negara produsen yang mencoba peruntungan mereka menyelundupkan ke negara-negara "big market", salah satunya Indonesia.

“Saya sepakat dengan Ghada Waly (Direktur Eksekutif PBB) yang mengatakan, pandemi yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran semakin memperdalam kerentanan masyarakat untuk menggunakan narkoba. Bahkan Waly juga menyatakan adanya potensi yang besar terhadap berkembangnya budidaya narkoba atau penyelundupan narkoba dalam keputusasaan mereka untuk mencari nafkah,“ terangnya.

Hinca menyampaikan, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Disaat virus mengancam kesehatan umat manusia, narkoba juga masih mengintai dari dekat untuk menghancurkan tubuh generasi muda kita.

“Apa yang diputuskan oleh hakim PT Banten cukup menyayat hati. Barang bukti berupa sabu sebesar 821 kg itu adalah angka yang fantastis. Berapa banyak korban yang akan menyalahgunakan barang haram tersebut? ratusan ribu pengguna, bahkan bisa jutaan yang harus tenggelam dalam lubang hitam tersebut. Tapi vonis mati justru dianulir. Saya sangat kecewa,” tegasnya.

Banyak logika penegak hukum di Indonesia ini yang terbalik-balik. Contohnya, terangnya. seperti vonis yang ditemukan di Kota Medan. “Ia adalah terpidana pengguna sabu sebesar 0,09 gram, tapi justru vonis yang ia dapat cukup lama yakni mendekam di tahanan selama 2 tahun 3 bulan. Sejatinya, para korban itu mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial,” urainya.

Imbuhnya. distorsi seperti ini akan semakin membawa negara kita ke dalam ketidakjelasan cara pandang para penegak hukum kepada kejahatan narkotika. Terlebih yang terlihat, para bandar akan tetap saja menjadi bandar di dalam lapas. Ia mampu mengendalikan bisnis narkobanya dengan berbagai cara. Itu sudah menjadi rahasia umum. Ini adalah kemunduran. Tragis sekali.

Jadi, Hinca Panjaitan minta Mahkamah Agung harus segera turun gunung dan koreksi putusan ini saat kasasi. Kasasi harus diajukan Jaksa Penuntut Umum. Tidak boleh tidak!