SIANTAR, hetanews.com - Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun menggelar Seminar Nasional dengan tema Pemanfaatan Tanah (Adat) untuk Kepentingan Pembangunan di Pematangsiantar dan Simalungun, pada hari Sabtu (26/6/2021) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. 

Seminar yang di pimpin oleh Dr. Muldri P J Pasaribu ini menghadirkan 5 narasumber yang terdiri dari berbagai sudut pandang diundang untuk menyampaikan materi, yaitu: 

1. Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Sumatera Utara), dengan materi Eksistensi Tanah Adat di Pematangsiantar dan Simalungun.

2. Dr. Iwan Rudiarto, S.T., M.Sc. (Ketua ASPI dan Dosen Perencanaan Wilayah UNDIP Semarang), dengan materi Pemanfaatan Tanah dalam rangka Perencanaan Wilayah.

3. Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, M.M. (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU), dengan materi Manajemen Sumber Daya Manusia.

4. Drs. Djarot Syaiful Hidayat, M.S. (Komisi II DPR RI), dengan materi Politik Hukum Agraria dalam Keberadaan Tanah Adat.

5. Cand. Dr. Ahmad Budinta Rangkuti, M.Kn. (BPN Serdang Bedagai), dengan materi Perkembangan Kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria.

Kata sambutan dari Direktur Sekolah Pascasarjana USI, Dr. Jef Rudiantho Saragih menjadi kalimat pembuka dari seminar tersebut.

Selanjutnya Rektor USI, Dr. Corry Purba M.Si memberikan kata sambutannya kepada narasumber dan peserta seminar.

"Saya mengharapkan melalui seminar ini didapatkan kejelasan mengenai perkembangan tanah-tanah adat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan di Pematangsiantar dan Simalungun," tuturnya.

Peserta seminar terdiri dari berbagai elemen masyarakat, antara lain unsur pemerintah daerah dan DPRD Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun, tokoh masyarakat dan tokoh adat, dan civitas akademika USI. 

Acara yang dimoderatori oleh Dr. Pinondang Nainggolan dan Dr. Muldri PJ Pasaribu ini diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa:

1. Hak Partuanon diakui di Pematangsiantar dan Simalungun, sepanjang memenuhi unsur adanya subjek, objek, dan korelasi yang erat di antara keduanya. Eksistensi hak tersebut juga dijamin oleh Konstitusi di Indonesia. 

2. Tanah-tanah yang menjadi objek konflik sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan lokal, sepanjang diatur dengan jelas. Bahkan jika dikelola dengan baik akan mendongkrak perekonomian masyarakat.

3. Pembangunan harus berpusat kepada masyarakat, dan masyarakat harus diberdayakan sebagai sasaran pembangunan. Oleh karena itu, khusus untuk masyarakat adat yang secara akses dan SDM yang terbatas harus dilakukan pendampingan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

4. Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (yang diderivasikan dari Pasal 33(3) UUD 1945) menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, dimana kepemilikannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Hak-hak adat juga diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. 

5. Pemerintah saat ini sangat concern dengan kondisi konflik yang jumlahnya cukup banyak, sehingga pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria. Melalui GTRA ini akan terjadi koordinasi antara pemerintah daerah hingga ke pusat.    

Dengan Seminar Nasional ini diharapkan kepada para pemangku kepentingan mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, swasta, akademisi, Pemerintah Daerah, dan lainnya di Siantar-Simalungun untuk duduk bersama dalam menyusun detail tata ruang daerah dan peruntukannya.

Adanya suatu political will dari pemerintah (daerah) untuk menerbitkan peraturan, baik itu Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Pengelolaan Tanah Adat.

Selama ini belum ada data yang akurat terkait tanah-tanah yang dikategorikan tanah adat dan roadmap untuk konflik agraria. Melalui data dan roadmap tersebut selanjutnya dapat dicari solusinya.