JAKARTA, HETANEWS.com -Kasus Covid-19 di berbagai wilayah mulai melonjak tajam. Merespons ledakan kasus Covid-19 di Indonesia, Kelompok relawan  Covid-19 membuat petisi mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan lockdown.

Dalam penjelasan petisi itu, disebutkan bahwa pemerintah masih dinial lambat dalam bergerak untuk mengatisipasi laju penularan Covid-19 yang semakin cepat. Terlebih dengan adanya varian baru Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia.

Sejumlah ekonom juga mendesak agak Presiden Jokowi segera memberlakukan lockdown untuk menekan kasus Covid-19 yang terus menembus rekor terbaru sejak awal pendemi.

Sebelumnya, Faisal Basri menyebut bahwa langkah paling ampuh adalah melakukan lockdown. Pendapat serupa juga diutarakan oleh ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman yang menilai lockdown perlu dilakukan di Pulau Jawa.

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menyatakan lockdown adalah kebijakan yang bisa menekan risiko kerugian ekonomi.

“Kami kalkulasikan lockdown nasional sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 11-25 triliun selama 14 hari,” ujar Bhima.

Sejak awal Indonesia mengumumkan kasus pertama Covid-19, wacana mengenai lockdown ini terus bergulir. Para epidemiolog sedari awal sudah menyarankan untuk diberlakukannya lockdown di Indonesia. Namun, saran lockdown dari para ahli tidak diindahkan oleh pejabat di Indonesia.

Berikut respons para pejabat mengenai wacana lockdown:

13 Maret 2020

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan belum akan melakukan lockdown di Indonesia. Ia menambahkan bahwa “Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemeritah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu,” kata Jokowi di Istana Bogor, 16 Maret 2020.

23 Maret 2020

Mahfud MD menyebut opsi lockdown itu tidak efektif. "Sehingga lockdown itu pun di samping juga agak kurang manusiawi itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud dalam konferensi pers melalui siaran online bersama wartawan.

30 Maret 2020

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengatakan siapa yang menyuruh lockdown harus siap memberi makan setiap orang di wilayah tersebut. Kala itu di awal pandemi sejumlah desa di Yogyakarta melakukan penutupan akses keluar-masuk.

“Kalau lockdown itu terjadi, yang memerintahkan lockdown itu harus memberi makan setiap orang di wilayahnya,” ujar Sultan HB X di Komplek Kantor Gubernur, Kepatihan, Yogyakarta.

25 Juli 2020

Luhut  Pandjaitan menyebut bahwa Indonesia akan bubar kalau memutuskan lockdown. "Kalau dulu ada orang-orang yang merasa dirinya pintar itu bilang harus lockdown. Kalau kita lockdown itu sudah bubar kita," ujarnya  dalam konferensi video, seperti dilansir Tempo.co

3 Oktober 2020

Melalui Youtube Skretarian Presiden, Jokowi kembali menyatakan untuk tidak melakukan lockdown.

“Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, kota,atau kabupaten karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tapi kita tetap serius menangani wabah,” ujar Jokowi dalam video tersebut.

18 Juni 2021

Gubernur DI Yogyakarta Sultan HB X sempat mempertimbangkan rencana lockdown jika sudah tidak ada cara lebih manjur lagi unutk menekanan penularan Covid-19 di Yogyakarta.

“Kalau kontrol pembatasan mobilitas masyarakat lewat RT/RW juga sudah gagal, terus arep ngopo meneh (mau apa lagi)? Satu-satunya cara ya lockdown total,” kata Sultan HB X di Yogyakarta Jumat 18 Juni 2021.

21 Juni 2021

Wacana lockdown yang sempat diungkapkan pekan sebelumnya urung dilakukan. Ia pun membantah alasannya tidak melakukan lockdown karena ada tekanan dari pemerintah pusat. "Saya enggak kuat suruh ngragati rakyat se-DIY,” katanya

23 Juni 2021

Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan kebijakan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang paling tepat untuk mengendalikan Covid-19, tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"PPKM Mikro dan lockdown itu memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan," ujar Jokowi

Sumber: tempo.co