SIANTAR, hetanews.com -  Pengamat Hukum juga Akademisi, Drs. Muldri Pasaribu SH, MH, tanggapi surat pemberhentian Walikota Siantar, Hefriansyah yang dikeluarkan Pemprovsu kepada DPRD, Muldri mengatakan suara rakyat bisa sia-sia jika tidak segera dilakukan pemberhentian.

Hal itu dikatakan Muldri saat dikonfirmasi hetanews pada hari Jum'at (25/6/2021).

"Masyarakat bisa menggugat karena bayangkan saja pilkada serentak dilakukan pada masa pandemi covid-19, dimana orang bertaruh nyawa demi memberi suara dan kalau tidak segera diberhentikan suara bisa terbuang sia-sia," jelas Muldri.

Sementara itu, Walikota Siantar saat ditanya mengenai pemberhentiannya menjelaskan bahwa ia belum bisa diberhentikan sesuai UU yang ada.

"Surat itu sah-sah saja. Kan begini, misalnya kalaupun ada surat pemberhentian, ya dijawablah, bahwa saudara wali kota itu belum bisa diberhentikan. Kenapa? Karena secara konstitusi, belum berakhir masa jabatan,” tutur Hefriansyah dikutip dari mistar.id, pada Kamis (24/6/21).

Menanggapi hal tersebut, Muldri mengatakan bahwa Walikota punya hak karena masa jabatannya belum selesai dan sudah diatur dalam UU.

Kalaupun harus diberhentikan, Walikota harus mendapat kompensasi sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapat hak pensiun sesuai UU No 8 Tahun 2015 Pasal 202.

"Pemimpin daerah yang dilantik tahun 2017 tetap memiliki masa jabatan 5 tahun hingga 2022, makanya itu sebelum pilkada kami konsultasi sama KPU untuk membuat pilkada di 2022 tapi tetap dibuat tahun 2020," jelasnya.

Namun mengingat kompensasi yang tidak dianggarkan dalam APBD oleh DPRD, Ia menjelaskan itu bisa saja dilimpahkan ke APBN.

"Bagaimana mau dianggarkan di APBD, kan dari awal tidak tau akan jadi seperti ini. Tapi kalau sudah diatur dalam UU berarti menjadi tanggungan di APBN," tuturnya lagi.

Dosen Hukum itu menambahkan lagi kalau DPRD punya statement yang kuat bisa saja Walikota Siantar diberhentikan.