JAKARTA, HETANEWS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat heboh dengan menyebut dirinya mendapatkan fasilitas kartu kredit sebesar Rp 30 miliar dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, limit yang didapat diperuntukan per orang atau dalam posisinya sebagai Komut Pertamina. "Iya (untuk Komut), di kartu saya tertulis demikian, limitnya benar (Rp 30 miliar)," kata Ahok, Rabu (16/6).

  • Ahok Usul Fasilitas Kartu Kredit Dihapus

Disinggung mengenai limit kartu kredit untuk para Direksi Pertamina, menurut Ahok mereka tidak pernah buka datanya.

Ahok pun mengusulkan agar fasilitas kartu kredit bagi pejabat Pertamina dihentikan. Sebab banyak digunakan tidak sesuai peruntukannya.

"Supaya tertib pemakaian uang. Nanti akan kami sampaikan (perihal tidak tertibnya penggunaan kartu kredit di Pertamina)," ucapnya.

  • Kementerian BUMN Bantah Limit Kartu Kredit Pejabat Pertamina Rp 30 Miliar

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga membantah adanya limit kartu kredit di sebuah perusahaan negara mencapai Rp 30 miliar. Hal ini menurutnya berdasarkan pengecekan ke beberapa BUMN.

"Hasil pantauan kami, limitnya tidak ada yang sampai Rp 30 miliar. Limit atasnya Rp 50-100 juta. Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada limit kartu kredit mencapai Rp 30 miliar baik untuk direksi dan komisaris," kata Arya kepada wartawan.

Dari pengecekan ke beberapa BUMN, menurut Arya, memang ada fasilitas pemberian kartu kredit, namun digunakan untuk keperluan perusahaan, bukan pribadi.

"Dan mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN," lanjut Arya.

Menurutnya, Kementerian BUMN mendukung semua efisiensi yang dilakukan oleh setiap perusahaan plat merah, apalagi penghematan yang berhubungan dengan belanja modal (capital expenditure) dan biaya operasional (operating expense) yang memang mempengaruhi keuangan BUMN.

sumber: kumparan.com