Simalungun, Hetanews.com - Kejari Simalungun telah menerima hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengusutan kasus dugaan korupsi dana Afirmasi yang bersumber dari Dana BOS tahun 2019 berbiaya Rp 214 juta di SMP Negeri 1 Dolok Silau. Penanganan kasus ini sudah ditingkatkan dari tahap penyelidikan (Lid) ke tahap penyidikan (Dik).

Demikian dikatakan Kajari Simalungun melalui Kasi Pidsus Asor Olodaiv Siagian SH ketika ditanya wartawan di ruang kerjanya Selasa (15/6). 

"Kita sudah menerima hasil audit dari BPK dan hasilnya sesuai dengan penghitungan jaksa penyidik kerugian negara berkisar Rp 214 juta," jelas Siagian

Dalam pengusutan kasus ini, setidaknya 7 orang saksi yang diperiksa. Tinggal menunggu kehadiran oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 1 berinisial HS. 

"HS sudah tiga kali mangkir dari panggilan jaksa penyidik dan dalam waktu dekat ini tim jaksa akan melakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan," jelasnya.

Secara tegas, Siagian menyebutkan jika HS masih mengabaikan panggilan berikutnya maka jaksa akan melakukan upaya paksa. " Jika yang bersangkutan tidak lagi masih mengabaikan panggilan jaksa, maka akan dilakukan pemanggilan paksa," tegasnya.

Sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya, jika SMP Negeri 1 Dolok Silau menerima dana afirmasi untuk sekolah tertinggal yang bersumber dari dana BOS dengan anggaran (Pagu tahun 2019) sebesar Rp 214 juta. Diduga dana tersebut sepenuhnya disalahgunakan HS sebagai Kepala Sekolah saat itu.

Siagian juga menjelaskan jika dalam penanganan kasus tersebut, jaksa belum menetapkan tersangkanya meski sudah hampir rampung. 

"Terkait pengusutan sudah hampir rampung tinggal penetapan tersangkanya," ungkapnya. (Ay)