Siantar, Hetanews.com - Sidang perdana Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) Herowhin Tumpal Vernando Sinaga AP.M.Si (46) digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor PN Medan, Senin (14/6). Warga jalan SM Raja Kelurahan Bukit Sofa Siantar Sitalasari ini disidangkan dari Lapas Klas IIA Pematangsiantar terhubung dengan hakim, jaksa dan pengacaranya di PN Tipikor.

Persidangan dipimpin ketua majelis hakim Mian Munthe SHMH, dengan agenda persidangan pembacaan surat dakwaan jaksa Fatah Chotib Udin SH MH. Terdakwa dalam persidangan didampingi pengacara Dahyar Harahap SH dan Erik Sembiring SH.

Menurut dakwaan jaksa, terdakwa selaku Direktur Utama PD PAUS tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan negara yang bersumber dari APBD TA 2014 yang disebut dana penyertaan modal. PD PAUS yang merupakan perusahaan daerah yang baru saja dibentuk bertujuan untuk pengembangan aneka usaha dan meningkatkan pendapatan daerah.

Sehingga untuk mendukung PD PAUS, pemerintah menggelontorkan dana penyertaan modal TA 2014 sebesar Rp. 4 miliar. Setelah habis digunakan untuk pengeluaran perusahaan, tercatat sisa kas sebesar Rp.1.340. 878.810 dan disimpan dalam rekening PD PAUS di Bank BTN.

Pengambilan uang diperlukan tandatangan terdakwa selaku direktur dan penanggung jawab dengan saksi Martha Sinaga selaku bendahara pengeluaran dan saksi Pintalius Waruwu selaku direktur keuangan. Lalu secara lisan memerintahkan Martha Sinaga, Imlan Sinaga (meninggal) selaku Kabag Keuangan dan PPK membuat LPJ pengeluaran kantor dan membayarkan kepada rekanan belanja kantor.

Bhakti Ginting SE, ahli dari auditor BPK menemukan kejanggalan pembayaran kepada rekanan CV Kartini Jaya dan CV Gavra Mandiri. Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Juga berdasarkan keterangan saksi Andy selaku direktur CV Kartini Jaya dan saksi direktur CV Gavra Mandiri.

Ditemukan kerugian negara senilai Rp. 215 juta. Terdakwa dijerat melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jo pasal 18 (1) huruf a dan b UU RI No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2001 tentang perubahan atas UU RI No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Demikian dikatakan Kasi Pidsus Kejari Pematangsiantar Nixon Andreas Lubis SH M.Si kepada hetanews siang itu dikantornya.

"Benar hari ini sidang perdana pembacaan surat dakwaan oleh salah seorang tim jaksa Fatah Chotib Udin," jelasnya.

Atas dakwaan jaksa, pengacara Dahyar Harahap SH akan mengajukan nota keberatan (eksepsi). Hal itu dikatakan Dahyar melalui pesan WA kepada hetanews usai persidangan.

"Kami akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Sehingga persidangan ditunda hingga, (21/6/2021) mendatang," ungkapnya.