SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Fraksi Gerakan Indonesia Raya [Gerindra] DPRD Simalungun mengkritik kebijakan Radiapoh Hasiholan Sinaga yang mengangkat Staf Khusus [Stafsus] Bupati.

Gerindra menilai kebijakan Bupati Simalungun tersebut tak punya dasar hukum.

“Apa dasar hukum atau payung hukum pengangkatan staf khusus Bupati tersebut," kata Ketua Fraksi Gerindra, Bona Uli Rajagukguk saat rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD TA 2020, Senin (14/6/2021).

Sebagaimana diketahui, Bupati Radiapoh mengangkat 3 orang menjadi Stafsus. Pengangkatan Stafsus itu tak lepas dari sorotan publik.

Disebut sebut kebijakan Stafsus diluar kewenangan. Misalnya memimpin rapat lintas Organisasi Perangkat Daerah [OPD].

Pada kesempatan ini, Fraksi Gerindra turut mempertanyakan bagaimana honorarium 3 Stafsus yang diangkat Radiapoh.

"Apa wewenang staf khusus memimpin rapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah beberapa kali terjadi tanpa dihadiri OPD terkait," ungkapnya.

Bona mengatakan, dalam Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 dijelaskan Staf Ahli berasal PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Artinya, Staf Ahli yang diakui sesuai aturan bukan Stafsus. 

Penulis: Kontributor Simalungun, Dani Rachdian

Baca: Isu Miring Menimpa Radiapoh, Angkat 3 Staf Khusus Gaji Rp 20 Juta