BALI, HETANEWS.com - Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan 10 poin permohonan kepada Presiden Jokowi terkait pemulihan pariwisata di Bali. Permohonan yang disampaikan itu berdasarkan masukan dari para pelaku usaha pariwisata di Bali.

Aspirasi dan permohonan itu disampaikan Koster saat diundang mengikuti rapat terbatas oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, pada Senin (7/6) lalu.

Koster mengungkapkan, permohonan pertama adalah tambahan vaksin sebanyak 3 juta dosis agar vaksinasi di Bali bisa selesai tuntas bulan Juli 2021. Kemudian, kedua mendorong kunjungan wisatawan domestik ke Bali dengan memberi insentif khusus.

Kemudian, ketiga meningkatkan program Work From Bali (WFB) menjangkau semua kementerian atau lembaga. Keempat, meningkatkan pertemuan-pertemuan nasional dan dunia di Bali dan kelima, mengusulkan agar wisatawan mancanegara bisa dibuka secara terbatas pada akhir bulan Juli 2021.

"Keenam, melanjutkan program hibah pariwisata untuk pelaku usaha pariwisata dan pendukung pariwisata serta untuk membantu pendapatan Pemerintah Kabupaten (atau) Kota, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun drastis," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/6).

Sementara, yang ketujuh, perpanjangan jangka waktu membayar cicilan pinjaman bagi pelaku usaha pariwisata melalui perubahan peraturan otoritas jasa keuangan, menyesuaikan dengan pulihnya pariwisata atau ekonomi Bali.

Selanjutnya, kedelapan mengusulkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya dan kesembilan, mengusulkan pinjaman lunak bagi pelaku usaha dan pendukung usaha pariwisata Bali. Dan terakhir, memohon Presiden Jokowi berkenan membuka secara resmi acara Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-43, tanggal 12 Juni 2021, secara daring atau virtual.

Koster menyampaikan, dalam pembahasan topik-topik, setelah berdiskusi dengan mendengarkan dukungan penuh, pendapat, dan masukan dari Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK maka Presiden secara prinsip menyetujui permohonan dan usulan Gubernur Bali.

"Bapak Presiden menugaskan para menteri dan pejabat terkait agar menindak lanjuti sehingga keputusan rapat terbatas dapat dilaksanakan secara efektif," ujar Koster.

sumber: merdeka.com