SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga memastikan dirinya turut mendukung program pemerintah dalam pengembangan pariwisata Danau Toba khususnya di Kabupaten Simalungun.  

Radiapoh menegaskan, Pemkab Simalungun menyiapkan 120 Hektar lahan untuk dikelola menjadi bagian dari management BPODT.

Salah satu wilayah yang ia maksud adalah pantai Danau Toba Larepa yang masih wilayah Kecamatan Pamatang Sidamanik.

"Misalnya demi mendukung program pemerintah di sektor Pariwisata, pihak pemkab dan masyarakat Simalungun telah bersedia menyiapkan lahan seluas 120 Hektar, contoh di Pantai Larepa. Masyarakat sudah siap untuk di kembangkan oleh pihak kementerian pariwisata, tentunya sesuai juknis yang berlaku," katanya, saat rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan DPSP Danau Toba wilayah Simalungun dengan Kemenkomarvest, Kemenhub, BPODT, Balai Besar PJN Sumut, Direktorat preservasi Wil I BJM,  Kepala Biro perencanaan Kemenhub yang hadir secara virtual, Di Aula Khas Parapat Hotel, Rabu (9/6/2021).

Baca: Keindahan Pantai Larepa 

Radiapoh mengatakan, adapun kendala yang muncul selama ini dalam proses pembangunan pariwisata di Simalungun terdapat di Pantai Bebas Parapat dan Pantai TPR Sinaga serta KJA [Keramba Jaring Apung].

"Kami Mendukung Pembangunan di Pantai Bebas dan Pantai TPR Sinaga Parapat, kendala lapangan sudah kita atasi dan telah kita sampaikan kepada pihak terkait dan siap untuk di tata termasuk pemindahan kantor Koramil, instalasi PLN, juga penataan KJA," jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, Pemkab Simalungun membentuk tim khusus dalam mendukung percepatan pembangunan demi mewujudkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Baca: Beraudiensi Dengan Dirut BPODT, Jimmy Diminta Ramah Kepada Masyarakat

Pada kesempatan itu, Dirut BPODT Jimmy Bernardo Panjaitan mengapresiasi langkah dan mendukung upaya Pemkab Simalungun.

"Kami sangat antusias dan berterimakasih gerak cepat Bupati Simalungun termasuk dukungan lahan yang hendak dikembangkan namun itu butuh proses dan penilaian berdasarkan kriteria dari juknis yang ditetapkan," kata Bernardo.

Kendati demikian, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Kemenko Marvest, Sartin Hia, belum merespon pengembangan lahan yang dimaksud Bupati Radiapoh lantaran belum menerima laporan resmi dari BPODT.

"Nanti Kita akan minta info penjelasan dari pihak BPODT terkait info itu, dan segera akan kita bahas," ujar Hia.

Baca: Pemkab Siapkan 120 Hektar Lahan Untuk Pariwisata

Penulis: Kontributor Toba, Feri