SIANTAR, HETANEWS.com - Kinerja buruk, gaji pegawai tak terbayarkan, hingga kerugian tercatat mencapai 10 Milliyar, Anggota DPRD Kota Siantar, Komisi II, Ferry SP Sinamo tanyakan kelayakan PD Pasar Horas Jaya.

Ferry Sinamo menilai hal itu dari kinerja PD Pasar Horas Jaya dalam mengelola keuangan perusahaan. Salah satunya soal gaji pegawai yang selama enam bulan belum juga ditunaikan.

"Ya memang dari awal PDPHJ ini terus bergelut soal gaji. Padahal yang kita tau setiap hari, minggu, bulan, mereka mengutip retribusi dari pedagang," ungkap Ferry saat ditemui di Gedung Harungguan DPRD kota Siantar, Selasa (9/6/2021).

Dalam laporan keuangan yang disampaikan PDPHJ ke DPRD, Ferry mengatakan PDPHJ punya keuangan cukup untuk menggaji para pegawai.

"Kalau dilihat dari laporan yang sampai kepada kami, hampir bisanya ditutupi gaji karyawan ini. Paling hanya selisih 20-30jt dari pengeluaran mereka. Memang dari awal kita aneh melihat PDPHJ ini, sejak dibentuk tak pernah ada program kerja mereka," lanjut Ferry.

Untuk itu, ia sangat mengharapkan kepada PDPHJ segera membayarkan gaji para pegawai.

"Jadi, saya mengharapkan wajib dibayarkan gaji karyawan. Wajib! Itu hak, itu adalah hasil keringat mereka ya," tegas Ferry.

Lebih lanjut, Ferry menyebutkan bahwa PDPHJ tidak pernah menyetorkankan Laba Perusahaan Ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau untuk PAD dari PDPHJ itu tidak pernah dibayarkan sepeser pun ke Pemko sejak menjadi perusahaan daerah. Retribusi yang dikutip dari pedagang dari 5000-6000 kios kemana dibuat mereka dananya.? Ini yang harusnya transparansi," terangnya.

Ia meminta agar pemerintah segera membentuk pansus atau audit karena perusahaan ini demi kebaikan perusahaan.

"Mulai dibentuknya PDPHJ tercatat di LHP BPK itu sudah sampai 10M kerugiannya. Nah, dengan situasi seperti ini, masih layakkah PDPHJ ini menjadi perusahaan daerah? Atau dikembalikan saja lagi ke Dinas Pasar," tukas Ferry.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa, PDPHJ harapannya sebagaimana dijadikan perusahaan daerah adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Siantar.

"Awalnya dibentuk untuk menampung tenaga kerja disana, tapi nyatanya malah menjadi masalah baru. Karyawannya pun tidak bisa digaji, bertambah kerugian negara, jadi untuk apa dijadikan perusahaan daerah?," ungkapnya lagi.

Ia menyarankan untuk meneliti lagi letak kesalahan dari PDPHJ tersebut.

"Dilihat dulu ini apa penyebabnya, apakah salah pengelolaan? Kalau itu memang salah pengelolaan berarti kendatinya memang tanggung jawab direksi, dan kita lihat lagi dewan pengawasnya. Kan fungsi dewan pengawas itu mengawasi kinerja direksi. Kalau sudah dituntun bagus oleh dewan pengawas tapi direksi mengabaikan, berarti seluruhnya tanggung jawab direksi," tutup Ferry.