JAKARTA, HETANEWS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemdikbudristek), menegaskan, pembelajaran tatap muka terbatas tetap mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan anak.

Apalagi, situasi pandemi Covid-19 membuat semua pihak tidak bisa memprediksi kapan pandemi berakhir.

Direktur Sekolah Menengah Atas (SMP) Kemdikbudristek, Mulyatsyah menuturkan, sebagai tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan, maka Kemdikbudristek harus mencari solusi yang terbaik berdasarkan kajian untuk menentukan kebijakan selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Kebijakan-kebijakan yang disampaikan Mendikbudristek berdasarkan kajian-kajian bersama tidak ujuk-ujuk tanpa mempertimbangkan aspek segala macam. Aspek pertama adalah aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Itu menjadi rujukan utama,” kata Mulyatsyah pada diskusi publik bertajuk “Kelayakan PTM Terbatas di Tahun Ajaran 2021/2022” Senin (7/6/2021).

Mulyatsyah menyebutkan, dari penerapan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang sudah diterapkan sejak Maret 2020, dilakukan kajian pada Desember 2020 untuk penyesuaian.

Disebutkan, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, baik itu pada zona hijau dan kuning. Sementara untuk zona oranye dan merah tetap belajar dari rumah.

“Dari tahap-tahap ini tentu kita melihat perkembangan-perkembangan di mana terjadi fluktuasi dari pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Mulyatsyah, pada Januari - Juni 2021 ini dari hasil kajian yang dilakukan oleh Kemdikbudristek ditemukan beberapa dampak dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh terhadap peserta didik.

Pertama, ada penambahan angka putus sekolah karena mereka harus membantu orang tua di rumah.

“Karena ada asumsi dan anggapan bahwa belajar itu bagi masyarakat kita di sekolah saja, padahal sesungguhnya belajar itu bisa di mana saja. Ini adalah paradigma yang memang terjadi di masyarakat sehingga anak-anak kadang-kadang harus waktu belajar di rumah, mereka juga harus ikut membantu ekonomi orang tua,” jelasnya.

Kedua, terjadi penurunan capaian pembelajaran atau kesenjangan pembelajaran. Mulyatsyah menyebutkan, fakta ini menjadi permasalahan bersama karena terkait masa depan anak bangsa.

“Tentu kita harus cari solusinya bagaimana untuk memperkecil risiko ini. Jangan sampai terjadi loss learning yang berkepanjangan,” ucapnya.

Ketiga, terjadi kekerasan pada anak, serta dampak sosial dan psikologis anak selama pembelajaran jarak jauh.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian tersebut, kata Mulyatsyah, Kemdikbudristek ingin menyempurnakan PTM dengan kebijakan PTM terbatas. Pasalnya, saat ini ada 30% sekolah menyelenggarakan PTM terbatas.

Ia menegaskan, PTM yang dimaksud tidak akan sama dengan selama era normal karena terjadi pembatasan-pembatasan. Selain itu, ada pula daftar periksa yang mesti dikroscek untuk divalidasi oleh Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab pengelola pendidikan di tingkat daerah.

“Begitu diusulkan oleh kepala sekolah, maka ini betul-betul diperiksa kelayakan sekolah untuk dibuka,” ucapnya.

Selain itu, perlu peran orang tua, Mulyatsyah menyebutkan, orang tua sangat berkepentingan karena ketika anak-anak masih ragu dan belum bisa menaati protokol kesehatan sepenuhnya maka peran orang tua di rumah sangat penting.

“Inilah kolaborasi kita bersama-sama tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat,” ucapnya.

Mulyatsyah mengatakan, kebijakan PTM terbatas ini akan disesuaikan dengan segala kejadian yang akan terjadi termasuk adanya temuannya kasus.

“Jadi opsi pembelajaran tatap muka adalah memberikan pilihan kepada anak-anak. Kalau dulu hanya PJJ saja sekarang memberikan opsi. Inilah yang kita harapkan agar para guru memiliki pemahaman yang sama. Ini kesempatan kita berjuang bersama- sama,” ucapnya.

Sumber: beritasatu.com