JAKARTA, HETANEWS.ccom - Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR mengumumkan tidak ada keberangkatan jemaah haji ke tanah suci tahun ini karena pandemi. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah tetap melayani calon jemaah yang butuh informasi soal haji atau ingin dananya ditarik.

“Pemerintah harus tetap melayani para calon jemaah haji yang batal berangkat, pastikan pelayanannya baik, mekanismenya jelas, jika calon jemaah meminta dananya dikembalikan,” kata Puan dalam siaran pers, Jumat (4/6).

Puan berpandangan sangat dipahami alasan pemerintah memutuskan membatalkan keberangkatan calon jemaah Indonesia. Pasalnya, hal utama yang harus dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan para jemaah Indonesia saat beribadah haji di Tanah Suci pada masa pandemi COVID-19.

Ditegaskan Puan, pemerintah dan DPR RI sudah meminta pemerintah Arab Saudi memberi kelonggaran pada jemaah Indonesia untuk dapat beribadah haji tahun ini.

“Tapi demi keamanan dan keselamatan semua, kita masih harus bersabar. Apalagi muncul varian baru virus corona, dan orang yang sudah divaksin tidak dijamin tidak tertular,” urai politikus PDIP itu.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, sampai saat ini, pemerintah Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait kuota untuk jemaah haji Indonesia. Pun, belum memberi kepastian mengenai teknis operasional dan mekanisme penyelenggaraan ibadah haji pada masa pandemi.

“Kami berharap pemerintah Indonesia dapat berkomunikasi efektif sehingga pemerintah Arab Saudi memberi kenaikan jumlah kuota jemaah dari Indonesia bila ibadah haji sudah bisa berjalan normal,” tutur Puan.

“Pemerintah Indonesia juga harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pada calon jemaah haji untuk menyambut musim haji selanjutnya, atau pelaksanaan ibadah haji pada saat suasana sudah kembali normal,” pungkas Cucu Bung Karno ini.

Sebelumnya, Imam Besar Islamic Center New York, Shamsi Ali, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah Indonesia. Dalam cuitan di akun Twitter, ia mempertanyakan masalah di balik pembatalan tersebut.

“Pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia sangat disayangkan. Pertanyaannya, masalah utamanya di mana? Saudikah yang memutuskan pelarangan itu? Atau memang masalahnya ada di pihak Indonesia?” kata Shamsi Ali, Kamis (3/6).

Ia menegaskan, apa pun alasan di balik pembatalan tersebut, tidak bisa diterima. Baginya, tidak mengirimkan jemaah haji ke Saudi pada tahun ini bahkan bisa menyakitkan jemaah.

Jika masalah di balik keputusan ini berada di pihak Arab Saudi, menurut Shamsi, pemerintah wajib mengerahkan seluruh upaya terbaik demi bisa memberangkatkan para jemaah.

Atau, jika memang tak bisa mengirimkan terlalu banyak jemaah, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengirimkan perwakilan jemaah. “Perjuangkan hingga titik akhir … hingga titik darah penghabisan,” tegasnya.

sumber: kumparan.com