HETANEWS.com - Dampak terjadinya banjir bandang beberapa waktu lalu di Parapat Kabupaten Simalungun masih membekas ingatan. Belum lagi kejadian 2 tahun silam di jembatan kembar di Nagori Sibaganding mengalami longsor. 

Belajar dari kejadian banjir bandang yang terjadi di seputaran kawasan kaldera Toba, diharapkan dinas terkait  sering melakukan patroli penebangan kayu.

Kemudian instansi terkait baik harus berperan aktif membuat penataan suatu wilayah, misalnya tidak asal memberi ijin dan mengutamakan mutu prasarana lingkungan.

Demikian disampaikan Aktifis lingkungan hidup Rinaldi Hutajulu dari Lembaga Sumatera Forest,  Senin (31/5/2021).

"Terkait kinerja Dinas Kehutanan Provsu dan jajarannya yaitu Upt KPH yang ada didaerah menurut pandangan saya, kinerjanya sangat buruk dan sangat jauh dari harapan. Minimnya patroli yang dilakukan kedaerah yang rawan terjadinya pembalakan liar," ungkap Rinaldi.

Ia menuding, penyebab selama ini lambatnya penanganan aduan masyarakat hingga dugaan oknum menjadi yang membekingi pembalakan hutan, baik itu penebangan kayu, penambangan dan pengambilan kekayaan hutan lainnya secara ilegal.

"Konservasi lingkungan itu harus dilakukan semua pihak, baik pemerintah, pengusaha dan semua elemen masyarakat serta harus dilakukan secara berkesinambungan," ungkapnya.

Dirinya berharap kepada semua pihak dan secara khusus kepada dinas terkati jangan asal merubah status dan fungsi kawasan hutan dan izin pengelolaan hutan lainnya.

Kerusakan alam dan lingkungan, kata dia, dapat menghilangkan nyawa manusia dan makluk hidup akibat bencana. 

"Itu tak bisa dibandingkan dengan nilai rupiah yang didapat oleh negara. Semoga kedepan semua semakin baik, baik keadaan lingkungan dan alam kita demikian juga dalam.pengelolaannya," ujarnya.

Penulis: Kontributor Samosir, Soritua Manurung