SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun atau HIMAPSI dan Partuha Maujana beda pendapat soal dugaan penistaan etnis Simalungun.

Dugaan penistaan berawal saat acara seremonial penyambutan Kapolda Sumut oleh Polres Simalungun di Lobi Niagara Hotel Parapat. HIMAPSI menyebut acara tersebut tidak memakai ornamen baik adat istiadat etnis Simalungun

”Sudah seharus nya semua bangunan pemerintah, BUMN, TNI/Polri dan Swasta menggunakan ornamen Simalungun dan dalam setiap penyambutan tamu harus menggunakan adat dan budaya simalungun,” kata Ketua DPP HIMAPSI Lamhot Saragih.

Baca: Paripurna Gagal, Biaya Anggaran Panita Hak Angket Kembali Dipertanyakan

HIMAPSI kemudian melaporkan Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo atas dugaan penistaan ke Menko Polhukam dan menindaklanjutinya ke Polda Sumut.

Pengurus Partuha Maujana Kabupaten Simalungun dengan tegas menyebut tidak ada unsur penistaan suku Simalungun yang dilakukan kepolisian resor Simalungun.

“Saya sudah menemui langsung Kapolres Simalungun dan mendengar penjelasan dari Kapolres, bahwa kegiatan yang dilakukan sebelumnya di lobi Hotel Niagara Parapat itu bukanlah penyambutan resmi pejabat,” kata Wakil ketua Partuha Maujana Simalungun, Pardi Purba.

Baca: Hasil Panitia Hak Angket DPRD Siantar, Hefriansyah

Masih kata Pardi, kegiatan pertunjukan musik dan tari yang digelar sebelumnya bertujuan untuk melakukan seleksi kelayakanan kelompok tari untuk mengisi acara peresmian Kantor Polisi Pariwisata di Wilayah Kabupaten Toba pada tanggal 15 April 2021.

“Dan bukan untuk acara formal etnis tetapi hanya untuk acara hiburan. Jadi kami dari Dewan Pimpinan Pusat Partuha Maujana Simalungun menyatakan bahwa dalam hal ini tidak ada satupun pelanggaran atau penistaan etnis simalungun yang dilakukan oleh Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo,” kata Pardi.

Penulis: Kontributor Simalungun, Dani Rachdian