SIANTAR, HETANEWS.com – Perwa No 4 Tahun 2021 terkait penetapan nilai objek pajak bumi dan bangunan (NJOP) pedesaan dan perkotaan tahun 2021-2023 dianggap cacat mekanisme dan prosedural, Notaris Dr Henry Sinaga pun melaporkan Walikota Siantar Hefriansyah ke Polres Siantar.

Dalam laporan tersebut, Henry menyebutkan bahwa Perwa yang telah ditandatangani oleh Walikota Siantar terindikasi bertentangan dan tidak berpedomani serta tidak melaksanakan dengan baik dan benar Permenkeu no 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian NJOP soal klasifikasi dan besarnya NJOP yang dilengkapi dengan fotocopy peta ZNT, daftar biaya komponen bangunan (DBKB). dan Perwa naiknya NJOP lebih dari 1000%.

“Perwa ini menimbulkan keresahan, keluhan, dan keberatan ditengah masyarakat, oleh karena itu saya laporkan Bapak Walikota Siantar ke Polres Siantar,” kata Henry ketika dihubungi lewat seluler Senin (17/5/2021).

Lebih lanjut kata Henry, bahwa saat ini dia sedang menunggu Polres Siantar untuk melakukan gelar perkara terkait NJOP ini.

“Kalau selesai gelar perkara, penyidik Polres Siantar akan turun untuk mengkroscek, melakukan penelitian dan penelusuran terkait pengaduan saya ke Walikota, kita sama-sama menunggulah dulu apakah layak ada pidananya atau yang lain, karena polisi adalah tempat pengaduan masyarakat,” pungkasnya.