SIANTAR, HETANEWS.com - Dianggap cacat mekanisme dan prosedural serta tidak berpihak kepada masyarakat, mahasiswa berunjuk rasa mendesak mencabut Perwa 4 Tahun 2021 tentang kenaikan pajak yang dikeluarkan Walikota Hefriansyah.

Gelombang aksi unjuk rasa ini datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia [GMKI] Siantar-Simalungun. Sebagaimana diketahui, organisasi ini sejak awal menolak, sekaligus mendesak Hefriansyah mencabut Perwa kenaikan pajak. 

Mereka menilai Perwa tersebut cacat prosedural  berdasarkan Peraturan Menteri keuangan No 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangungan perdesaan dan perkotaan pada pasal 4,5 dan 9. 

Baca juga: Pajak Naik Saat Lesunya Ekonomi, Ini Jawaban Wali Kota

Namun saat menyampaikan aspirasi tersebut, Walikota Hefriansyah tidak hadir menemui pengunjuk rasa yang tak lain sebagai representasi masyarakat yang mengeluh kenaikan NJOP hingga 1000 persen itu.

“Pemerintah saat ini sudah tidak lagi pro kepada rakyat kecil, karena di masa pandemi covid-19 ini pemerintah telah kehilangan hati nuraninya dengan menerapkan satu peraturan yang kami  nilai sangat mencekik perekonomian masyarakat,”  ujar Ketua GMKI Siantar Simalungun, Juwita Theresia Panjaitan melalui keterangan tertulis kepada Hetanews, Selasa (11/5/2021).

“Pada saat kami menyampaikan aspirasi serta kajian kami, Walikota malah tidak menyambut kami dengan baik. Kami sangat kecewa kepada Walikota saat ini. Kami akan selalu mengawasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota,” ucap Juwita.

Baca juga: Kalau Pro Rakyat, Habis Buka Puasa Pun Bisa Dicabut Perwa NJOP Itu


Respon Anggota DPRD

Setelah menyampaikan aspirasi ke Balaikota Siantar, GMKI mendatangi kantor DPRD Siantar. 

Mereka mendesak DPRD melakukan pengawasan terhadap segala produk kebijakan yang dikeluarkan Pemko Pematangsiantar. Pada kesempatan ini aspirasi mahasiswa diterima anggota DPRD Pematangsiantar, Netty Sianturi.

Netty Sianturi, yang juga Sekretaris Komisi II itu mengaku pihaknya telah mempertanyakan terkait NJOP tersebut kepada pihak pihak terkait. Namun soal tuntutan mahasiswa ia akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD.

Mendengarkan jawaban itu, mahasiswa kesal karena harapan mereka sebelumnya dapat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan anggota DPRD ditolak.

Argumentasi antara mahasiswa dengan Netty Sianturi tidak dapat terelakkan. Akhirnya dialog tidak menemukan jalan keluar. Ketua DPC Gerindra Siantar itu akhirnya memilih meninggalkan pengunjuk rasa.

Baca juga: Isi Nota Jawaban Wali Kota Atas Sejumlah Pandangan Fraksi