JAKARTA, HETANEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bukan penyelenggara asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, asesmen tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Demikian juga, butir pertanyaan yang ditanyakan kepada para pegawai dalam asesmen tersebut, kata Ali, disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga terkait.

"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Ali mengatakan, dalam penyelenggaraan TWK tersebut, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dikatakan Ali, seluruh alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan wawancara terdapat pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.

"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," katanya.

Ali mengakui, terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga yang diajukan kepada pegawai. Hal itu didapat dari informasi yang diterima dari pegawai KPK.

KPK turut menerima masukan dari publik perihal relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi lembaga antirasuah.

"Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya.

Ali menggarisbawahi, asesmen TWK difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN. Sementara mengenai aspek kompetensi, tidak dilakukan tes kembali lantaran para pegawai KPK telah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sejak awal direkrut.

"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," katanya.

Sebelumnya, Aliansi Gerak Perempuan dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (Kompaks) mengecam TWK terhadap pegawai KPK. Hal ini salah satunya lantaran terdapat sejumlah pertanyaan yang cenderung seksisme dan diskriminatif.

Dari temuan Gerak Perempuan, terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut, yakni mengenai wawasan kebangsaan.

Terdapat pertanyaan yang seksisme dan bermuatan pelecehan, seperti terkait status perkawinan yang ditanyakan kepada pegawai perempuan KPK yang belum menikah.

Selain itu, terdapat pertanyaan soal hasrat seksual, seperti 'masih ada hasrat atau tidak?'. Lalu pertanyaan terkait kesediaan menjadi istri kedua, dan pertanyaan tentang 'kalau pacaran ngapain saja?'.

Ditegaskan Aliansi Gerakan Perempuan, pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab pegawai KPK.

"Dan tidak layak ditanyakan dalam sesi wawancara. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bernuansa seksis karena didasari oleh anggapan yang menempatkan perempuan sebatas pada fungsi dan peran organ reproduksinya dan sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut," kata Perwakilan Aliansi Gerak Perempuan, Prilly, dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Dikatakan, pertanyaan dan pernyataan yang seksis ini juga menunjukkan buruknya perspektif gender dari aparatur negara.

Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 28G (1) 1945 & amandemennya mengatur 'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Tes ASN KPK: Pertanyaan Menjebak dan Langgar Konstitusi

Sumber: beritasatu.com