HETANEWS.com - Polri menyatakan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum turun ke Papua untuk melakukan penegakkan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), setelah ditetap sebagai kelompok teroris.

"Belum ada (Densus 88 di Papua)," papar Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, Rabu (5/5).

Maka, sejauh ini aparat kepolisian belum dilakukan penindakan hukum didasarkan pada Undang-undang terorisme terhadap sejumlah kegiatan penyerangan di Papua.

Disisi lain, Argo menuturkan pihaknya akan melakukan penegakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Untuk Hard Power, kalau melanggar pidana ya akan kami proses," ucap Argo. Hingga saat ini, lanjut Argo, personel TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi pihak utama yang menangani KKB di Papua.

"Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja," ucapnya.

Argo menjelaskan bahwa Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di Papua. Saat ini, Asops Kapolri jadi pimpinan Satgas Nemangkawi.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi melabeli organisasi-organisasi di Papua yang melakukan kekerasan secara masif sebagai kelompok separatis teroris.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan upaya pelabelan tersebut sudah mendapat dukungan dari Pimpinan MPR RI, Panglima TNI, Kapolri, dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang merasa resah dengan gerakan yang dilakukan organisasi-organisasi tersebut.

Ia juga menjelaskan pelabelan teroris sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di dalam peraturan perundangan itu disebutkan bahwa teroris adalah siapapun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Adapun, terorisme adalah ancaman atau perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban jiwa secara masal atau kerusakan objek vital strategis dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

Sumber: mediaindonesia.com