SIMALUNGUN, HETANEWS.com - Kejaksaan Negeri Simalungun melalui bidang intelijen melakukan kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa) dengan tema Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif, Rabu (5/5) di Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun.

Sebelumnya, kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Kantor Pangulu Nagori Sejahtera Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kajari melalui Kasi Intel Ratno Timur Habeahan Pasaribu, SH dan Kasi Pidsus Asor D.B Olodaiv Siagian, SH mensosialisasikan penerangan dan penyuluhan hukum tentang pengelolaan keuangan desa.

Pangulu Nagori Sejahtera Lambok P.Sidabutar mengucapkan terima kasih atas kesediaan para aparat penegak hukum dari Kejari Simalungun yang sudah memaparkan terkait penggunaan dana desa. Sehingga penggunaannya jangan sampai menyalahi aturan yang ada. Pemanfaatan dana desa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, katanya.

Jaksa Augus Sinaga SH dan Harisdianto Saragih, SH, dalam paparannya menjelaskan tentang tupoksi kejaksaan di bidang intelijen, pidana khusus dan perdata Tata Usaha Negara dalam meningkatakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam penegakan hukum untuk pencegahan perbuatan melawan hukum.  

Juga menjelaskan tentang UU Karantina Kesehatan dalam pencegahan virus covid 19 dan menyukseskan program vaksinasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari berita HOAX mengenai vaksin covid 19.

Menurut Kasi Intel Ratno Timur Habeahan Pasaribu SH, bahwa "Jaga Desa" merupakan program hasil kerjasama antara Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 

Dengan program Jaga Desa ini Kejaksaan Negeri Simalungun ingin mengedepankan fungsi preventif bersama-sama dengan aparat pemerintah dalam mengusung dan mengawal pembangunan agar bisa berjalan dengan tepat waktu, mutu, tepat sasaran dan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diharapkan, dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan Sinergitas antara Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Simalungun dengan pemerintahan baik dari Kecamatan, Kelurahan dan Nagori (Desa). Dengan demikian dapat meningkatkan fungsi kontrol Kejaksaan dalam mempermudah serta mengoptimalkan fungsi Kejaksaan terutama dalam fungsi Pembangunan Desa, pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa sehingga dapat menciptakan rasa percaya diri bagi Pemerintahan Desa dalam menggunakan Dana desa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari permasalahan di kemudian hari, jelas Pasaribu.

Selain itu program tersebut sangat membantu Kejaksaan Negeri Simalungun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK /WBBM) di tahun 2021.