SAMOSIR, HETANEWS.com - Penyelesaian pembebesan lahan menjadi isu ditengah pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba. 

Wakil Bupati Samosir Martua Sitanggang menyampaikan dukungannya atas segala pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir. Namun ia berharap pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat yang terdampak.

“Segala sesuatu isu yang ada harus dilakukan dengan pendekatan persuasif. Isu yang paling menonjol dalam pembangunan proyek Nasional di Samosir saat ini adalah masalah pembebasan lahan,” katanya, Selasa (4/5/2021) dikutip dari samosirkab.

“Hal ini harus benar-benar kita siasati dengan baik sehingga tidak merugikan pihak manapun,” kata Martua saat rapat koordinasi percepatan penyelesaian isu di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba di Aula Kantor Bupati Samosir.

Rapat ini dihadiri Asdep Pengembangan Ekonomi Kreatif, Tim Kemenhub, Kemen PUPR, Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon, Sekdakab Samosir Jabiat Sagala, BBPJN Sumatera Utara, BWS Sumatera II, Kejari Samosir, dan Pimpinan OPD.

Rapat ini beragendakan pembahasan, percepatan dan penyelesaian isu strategis proyek pembangunan Huta Siallagan, Pelabuhan Onan Runggu, Pelabuhan Sipinggan, Pembangunan Jembatan dan Alur Tano Ponggol, Huta Raja Desa Lumban Suhi suhi, Pelabuhan Simanindo dan Pelabuhan Ambarita.

Wakil Bupati juga meminta kepada pihak Kementerian Perhubungan agar di setiap pelabuhan yang akan dibangun dibuat sarana dan prasarana tempat pemasaran souvenir khas Samosir, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Wakil Ketua DPRD Nasib Simbolon mendukung berjalannya pembangunan KSPN dengan baik dan lancar sesuai dengan UU yang berlaku, tanpa merugikan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.

“Segala isu yang ada terkait pembebasan lahan semua dapat diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif tanpa harus melalui jalur hukum,” katanya.

Baca juga: Vandiko, Lansia & Guru Ikuti Vaksinasi Massal di Samosir