SIANTAR, HETANEWS.com -  Belakangan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Siantar Hefriansyah Noor banyak ditentang oleh beberapa elemen masyarakat, kebijakan-kebijakan Hefriansyah yang menjadi perdebatan publik yakni kenaikan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 1.500 persen dan tidak dibayarnya gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama 4 Bulan.

Terkait kebijakan yang dianggap tak pro rakyat tersebut, Direktur Yayasan Lembaga Hukum dan Keadilan sebagaimana yang dikenal dengan Institute Law And Justice (ILAJ) Fawer Full Fander Sihite, Senin (03/05/2021) menyebutkan saat ini Siantar butuh pemimpin baru.

"Sebenarnya terlalu lama ini dilantik Walikota terpilih, karena makin lama, makan kacau kota ini,"ucapnya.

Dia menuturkan seperti kebijakan pelantikan PPPK Kota Siantar, yang seharusnya usai dilantika tak ada lagi permasalahan, yang terjadi malah selesai di lantik muncul masalah baru yakni masalah penggajian, hal ini dianggap Fawer jika kurang mengetahuinya Walikota Siantar tentang birokrasi, sehingga muncul masalah tersebut.

"Memang kadang pemimpin hanya taunya terima beres, tidak mengechek apakah seluruh sudah diselesaikan oleh bawahannya, nah ini menimbulkan bawahan melakukan pekerjaan tanpa kordinasi kepada temannya OPD lain, lebih tepatnya asal bos senang aja, jadi berantakan kebijakan yang dikeluarkan, bukan malah membantu masyarakat, malah menimbulkan masalah baru."ucapnya.

Terkait NJOP juga kata Fawer dengan dikeluarkannya Perwa No 4 Tahun 2021 tentang penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Tahun 2021-2023 sangat memberatkan masyarakat apa lagi hal tersebut dikeluarkan ditengah pendemi covid-19.

"Kalau menaikkan PAD niatnya kan harus juga dipikirkan dampaknya bagi masyarakat, saat ini masyarakat sedang lesuh loh perekonomiannya karena pandemi ini, malah dibebankan dengan kenaikan NJOP,"sebutnya.

Fawer menyebutkan untuk menaikkan PAD banyak hal yang bisa dilakukan Walikota, sebab banyaknya pendapatan daerah yang terkesan dibiarkan saja.

"Contohnya Parkir, mereka menarik dari masyarakat Rp 2000 disetor ke KAS Rp 1000 dan banyak titik parkir yang tidak terpantau pemko, kenapa tidak itu saja yang ditingkatkan,"katanya.

Oleh sebab itu kata Fawer, Siantar saat ini butuh pemimpin baru, dan Fawer berharap agar Kemendagri segera melantik Walikota terpilih.

"Memang sudah perlulah Siantar Walikota Baru, mudah-mudahan Mendagri segera melantik Walikota terpilih,"tutupnya