SIANTAR, HETANEWS.com - Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia Pematangsiantar menggelar Sarasehan Pesantren, sebagai upaya penguatan Kemandirian ekonomi Pesantren. Kegiatan tersebut berlangsung di Batu Bara, Kamis (29/4).

Melalui pers relisnya kepada wartawan, Minggu (2/5), Edhi Rahmanto mengatakan jika Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, saat ini memiliki lebih dari 28 ribu pesantren dengan santri mencapai lebih dari 5 juta orang. Oleh karena itu potensi ekonomi yang berputar di lingkungan pesantren tentu sangat besar.

Untuk memperkuat kemandirian pesantren di wilayah kerja KPw BI Siantar yang dikenal dengan istilah SiSiBatasLabuhan (Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Labura, Labuhan Batu dan Labusel) menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Pesantren, yang diikuti oleh 30 ponpes.

Selain paparan strategi BI dalam Eksyar khususnya pengembangan kemandirian pesantren juga tampil melalui virtual Ny Umi Waheeda dari pesantren Al Ashriyah Nurul Iman Bogor, diskusi dan business matching diantara pesantren yang hadir dan juga penguatan Herbitren Sumut.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti program Bank Sentral yang telah mendeklarasikan inisiasi pembentukan usaha induk (holding bisnis) bersama 110 pesantren di Indonesia, guna mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren sebagai basis arus ekonomi Indonesia.

“Usaha induk pesantren yang didukung manajemen dan tata kelola yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas usaha dengan skala yang lebih besar dalam konteks pengembangan unit usaha pesantren,” kata Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo seperti dikutip dari keterangan di situs resmi BI.

Dikatakan Edhi, Usaha induk pesantren merupakan integrasi beberapa unit usaha pesantren guna memperkuat keberadaan dari sisi pemodalan, pengembangan pasar hingga akses informasi.

Inisiasi usaha induk pesantren merupakan salah satu implementasi 4 (empat) langkah strategis yang disusun BI bersama dengan Kementerian Agama dalam mendorong kemandirian pesantren. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk mendudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan mendorong aktivitas unit usaha pesantren dalam skala yang lebih luas.

“BI sebagai akselerator, memastikan bahwa arah pengembangan unit usaha tersebut berada di jalan yang tepat dan memberikan hasil yang nyata.”

Adapun keempat langkah tersebut adalah, Pertama, penyusunan standarisasi laporan keuangan unit usaha pesantren. Kedua, pemberdayaan unit usaha pesantren melalui pilot project kegiatan usaha potensial.

Ketiga, pengembangan virtual market untuk mendorong lini usaha pesantren. Keempat, pengembangan holding pesantren yang berfungsi sebagai perusahaan skala nasional yang menjaga kepentingan pesantren sebagai unit produksi nasional.

Program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren telah diimplementasikan kepada lebih dari 250 pesantren secara nasional sejak 2017. Dalam kesempatan tersebut, juga diluncurkan deklarasi bisnis pesantren.

Ke depan, pengembangan kemandirian pesantren masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing. Tantangan pertama, jumlah penduduk muslim Indonesia yang terbesar di dunia dan memiliki preferensi yang tinggi terhadap produk-produk bersertifikat halal.

Tantangan kedua, pesatnya pertumbuhan ekonomi digital seiring tingginya akseptansi kaum milenial terhadap layanan jasa dan keuangan melalui saluran digital.

“Untuk itu program pengembangan pesantren diperkuat dengan upaya memperkuat unit usaha guna menyediakan produk-produk bersertifikat halal serta menjadikan pesantren tidak hanya sebagai obyek dan pasar dalam era ekonomi digital yang berkembang pesat seperti sekarang ini, tetapi juga menjadi subyek atau penggerak utama dalam iklim ekonomi digital, terutama pada lingkup produk dan layanan berbasis syariah.”

Semoga pesantren yang ada dapat semakin maju dan mandiri, sebut Edhi