SIANTAR, HETANEWS.com - Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melalui Kasi Intel BAS Faomasi Jaya Laia SH MH menyatakan pemeriksaan terkait laporan pengaduan (Lapdu) Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar ditutup. Karena Kejari Siantar tidak ada menemukan dugaan korupsi terhadap Lapdu pembangunan tempat cuci tangan atau wastafel senilai Rp 3,1 miliar di sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Pemeriksaan dalam kasus tersebut dinyatakan ditutup," kata BAS kepada sejumlah wartawan di kantornya, Jumat (30/4) sore.

Menurutnya, setelah memanggil sejumlah saksi, pelapor, beberapa pegawai Disdik termasuk Plt.Kadis Rosmayana, PPK, dan juga Kepsek. Tidak ada ditemukannya dugaan korupsi. Karena pengadaan sarana cuci tangan memang sangat dibutuhkan.

Sebagai sarana yang harus dilengkapi dalam persiapan belajar tatap muka. Pengadaan tersebut merupakan kebutuhan.

Sekaitan dengan informasi yang mengatakan jika di sekolah tersebut tidak ada air, atau kran airnya tidak ada. Hal itu tidak benar adanya.

Dijelaskan Bas, jika kran air sengaja dicabut karena tatap muka masih belum diberlakukan menghindari hal hal yang tidak diinginkan. Seperti pencurian dan lainnya.

Demikian juga dengan hasil pemeriksaan inspektorat yang menjelaskan tidak adanya temuan dalam laporan pengaduan tersebut. Sehingga pemeriksaan dalam perkara itu dinyatakan ditutup, jelas BAS.

Pihak Kejaksaan menyebutkan jika setelah menerima Lapdu tersebut, bidang intelijen berdasarkan sprin OPS telah memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan kasus ini masih sebatas tahap pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data (pulbaket dan puldata), jelasnya.

Sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkar Masyarakat Siantar-Simalungun (LSM LiMa SiSi) melakukan aksi unjuk rasa ke Kejari Pematangsiantar pada Jumat (11/3/2021) lalu.

Meminta pihak kejari memanggil dan memeriksa kuasa pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan. Menurut LSM LiMA Si-Si, pembangunan yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2020 tersebut terkesan dipaksakan karena peruntukan utamanya adalah menunjang percepatan proses belajar tatap muka bagi siswa di masa pandemi Covid-19. Padahal hingga sekarang belajar tatap muka belum dilaksanakan.

"Kita menilai bahwa proyek pembangunan ini tidak tergolong mendesak dan disinyalir hanya akal-akalan untuk menghabiskan anggaran daerah karena manfaatnya masih dipertanyakan. Kemudian, kegiatan ini juga ada dugaan pungutan fee proyek yang mencapai 15 persen kepada rekanan diduga diarahkan langsung Plt Kadis Pendidikan, Rosmayana" kata Chotibul saat melakukan aksi unjuk rasa saat itu.(Ay)