Oleh: Jalatua Hasugian
Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono No.24/2013 tentang Penetapan 1 Mei sebagai Hari Libur merupakan buah perjuangan panjang nan melelahkan selama puluhan tahun. Khususnya, sejak pemerintah orde baru melarang 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, karena dianggap identik dengan gerakan komunis dan sosialis. Oleh karena itulah, terbitnya Keppres era SBY tersebut, merupakan bentuk reinkarnasi bagi kaum buruh di Indonesia.

            Dalam konsideran pertimbangan Keppres tersebut, tertulis bahwa peringatan Hari Buruh Internasional berguna untuk membangun kebersamaan antar pelaku hubungan industrial agar lebih harmonis secara nasional. Sayangnya sampai hari ini, impian Presiden SBY tersebut masih sebatas lips service? Faktanya, masih sulit pengusaha mau duduk bersama dengan buruhnya, apalagi membangun harmonisasi yang menguntungkan kedua belah pihak.

            Tak mengherankan, meski gerakan buruh sejak pra reformasi sudah berjalan hampir tiga dasawarsa, sampai hari pun buruh masih harus terus berjuang menuntut perbaikan kesejahteraannya. Kalau pun ada buruh yang merasakan perbaikaan kesejahteraan sejak 1994, jumlahnya tak sebanding dengan keseluruhan buruh yang ada.  Oleh karena itulah, sejatinya harmonisasi antara buruh dan majikan adalah keniscayaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Sebab, tidak mungkin buruh bisa sejahtera jika perusahaan tak mencapai tujuannya, yakni keuntungan!.

            Keputusan SBY itu sebenarnya bukan barang baru. Lewat Keppres No.251/1967 tentang Hari-hari Libur, Penjabat Presiden ketika itu, Jenderal Soeharto juga sudah menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Namun setelah resmi menjabat Presiden, Soeharto malah membatalkannya lewat Keppres No. 148/1968. Pertimbangannya, bahwa tanggal 1 Mei sebagai hari libur bagi kaum buruh, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.

            Tak jelas apa maksud kalimat “ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini” tetapi faktanya, sejak itulah sampai tahun 2013, peringatan Hari Buruh Internasional di Indonesia tak diizinkan diperingati secara resmi. Kalaupun kaum buruh berani memperingatinya pasca jatuhnya pemerintah orde baru, tetap saja digelar secara tersembunyi alias tak resmi. Harus diakui, bahwa massifnya gerakan buruh di Indonesia sejak 1992-1994 turut memberi andil dan inspirasi terhadap gerakan mahasiswa yang akhirnya menumbangkan orde baru pada tahun 1998.

            Di era Presiden Soekarno, peringatan Hari Buruh justru mendapat keistimewaan. Soekarno juga kerap hadir memberi sambutan. Bahkan lebih istimewa lagi, lewat Undang-Undang Kerja No.12/1948 tentang Pengesahan 1 Mei sebagai Hari Buruh, dalam pasal 15 ayat (2) ditegaskan “pada hari 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja”. Hanya saja, sejarah juga mencacat bahwa momen perayaan Hari Buruh era Soekarno tak bisa lepas dari label komunis. Karena memang belum ada larangan terhadap ideologi komunis ketika itu. Apalagi gerakan kaum buruh saat itu kerap beririsan dengan gerakan komunis dan sosialis.

            Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2021 ini, tak salah jika kita menoleh kembali ke belakang, menelisik sekilas tentang gerakan-gerakan buruh di Kota Pematangsiantar yang klimaksnya terjadi pada April-Juni 1994. Keberanian ribuan buruh menggelar aksi menuntut perbaikan nasibnya, tak terlapas dari pendidikan dan pencerahan hak-hak buruh oleh aktivis Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Meski untuk kegiatan ini mereka harus pintar bersiasat lewat ‘gerakan bawah tanah’  agar tak terlacak aparat yang setiap saat memantau gerak-gerik mereka. Maklum, jika ketahuan intel para buruh maupun aktivis yang terlibat pertemuan bakal mendapat tindakan refresif dan intimidatif.

            Faktanya, hal itu memang terjadi di Pematangsiantar saat ribuan buruh menggelar aksi besar-besaran pada kurun waktu April-Juni 1994. Akibat aksi ini, sejumlah buruh besutan SBSI, termasuk tokoh-tokoh yang memberikan pendampingan ditangkap aparat dan dijebloskan ke penjara. Tentunya, perjuangan dan pengorbanan mereka tidaklah sia-sia. Sejak peristiwa tak terlupakan yang memilukan itu, (meski sedikit-demi sedikit) harus diakui sudah ada perbaikan nasib buruh termasuk perhatian dari pemerintah.

Hak Normatif, Bukan Menuntut Kekayaan

            Gerakan buruh secara massif di Kota Pematangsiantar ketika itu hanya menuntut perbaikan nasib melalui pemenuhan hak-hak normatif, bukan menuntut kekayaan. Bersamaan dengan itu, di Medan sekitarnya aksi-aksi buruh juga tengah marak menuntut persoalan serupa. Di Medan, aksi unjuk rasa besar-besaran terjadi pada tanggal 14 April 1994 dengan konsentrasi massa di Kantor Gubernur, Lapangan Merdeka dan Kawasan Industri Medan (KIM). Sayangnya, aksi ini berlangsung anarkis dan akhirnya buruh juga yang dipersalahkan?.

            Akibat aksi ini perekonomian di Sumatera Utara, khususnya yang berkaitan dengan sektor industri nyaris lumpuh karena aksi demonstrasi itu berakhir dengan kerusuhan. Rentetan aksi buruh ini pula, pendiri SBSI, Dr. Muktar Pakpahan ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduha nmenghasut dan mendalangi gerakan-gerakan buruh di Sumatera Utara. Meskipun saat aksi tersebut terjadi, Muktar sebenarnya tidak berada di Medan. Namun sebagai pimpinan tertinggi SBSI, Muktar menunjukkan tanggungjawabnya atas aksi demonstrasi yang diperbuat anak buahnya.

            Dari sekian banyak aktivis buruh yang kerap menggelar demo di Pematangsiantar ketika itu, salah satunya adalah Mian Marpaung. Buruh perempuan yang kerap berteriak lantang ini sepertinya sudah putus urat takutnya. Ia salah seorang delegasi buruh jika mereka menggelar aksi demo, bernegosiasi dengan perwakilan pengusaha atau pemerintah. Mian yang sudah sering mendapat pencerahan dari aktivis SBSI, tak canggung lagi berhadapan dengan aparat saat menuntut kenaikan gaji, yang saat itu berkisar antara Rp 1.750 – 2.000 per hari. Sedangkan upah minimum regional (UMR) Kota Pematangsiantar ketika itu ditetapkan sebesar Rp3.100 per hari. Sehingga mereka menutut adanya kekurangan gaji dari ketentuan pemerintah tersebut. Tak hanya kenaikan gaji, mereka juga menuntut diberikannya hak cuti haid, cuti melahirkan bagi wanita, serta hak-hak normatif lainnya termasuk asuransi tenaga kerja.

            Gerekan massif buruh dimulai pada 16 April 1994, di mana saat itu sekitar 500-an buruh PT.SSU di depan pabriknya menggelar aksi demo menuntut hak-hak normatif. Setelah menunggu seharian sampai malam, mereka tak mendapat respon pihak pengusaha. Dalam aksi ini, buruh sempat bentrok dengan petugas Hansip dan tentara dari Korem 022/PT karena niat mereka untuk bertemu langsung pimpinan perusahaan tak dikabulkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah buruh mengalami luka-luka bahkan ada yang harus diboyong ke rumah sakit Vita Insani guna menjalani perawatan.

            Lusanya, pada 18 April gelombang unjuk rasa kian besar jumlahnya. Diperkirakan mencapai 4000-an dan selain buruh PT.SSU kali ini juga melibatkan buruh PT. Permona, PT. Wongso Pawiro dan NV.STTC. Mereka bergerak berjalan kaki dari depan perusahaan Jalan Kesatria menuju Kantor Depnaker di Jalan Dahlia. Di Kantor Depnaker ini pun pihak pengusaha tak hadir, sehingga Kakandepnaker, Poltak Manurung memutuskan perundingan dijadwalkan lagi di STTC dua hari kemudian. Sampai berkali-kali digelar, pertemuan antara delegasi buruh dengan perwakilan pengusaha yang difasilitasi Depnaker tak kunjung membuahkan hasil.

            Selama masa perundingan, berbagai intimidasi dialami para buruh oleh aparat, terutama para delegasi. Sebagai bentuk solidaritas atas perjuangan rekan-rekannya delegasi, ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja, menunggu kejelasan sikap pengusaha atas tuntutan mereka. Sampai akhirnya pertemuan dengan pimpinan perusahaan digelar di Hotel Siantar Parapat pada 13 Mei 1994 yang juga turut dihadiri Wali Kota Pematangsiantar, Zukifli Harahap, Kakandepnaker Poltak Manurung bersama Tim Bakorstanasda Sumatera Utara. Dalam pertemuan tersebut, memang ada tuntutan buruh yang dipenuhi, diantaranya pemenuhan UMR, hak cuti dan lembur. Namun sebagian lagi tak dipenuhi, misalnya kekurangan upah dan masalah asuransi tenaga kerja.

            Meski terjadi pro dan kontra di kalangan buruh menyikapi hasil perjuangan tersebut, sejak 17 Mei 1994 sebagian besar mereka sudah mau bekerja lagi seperti biasa. Sebagian lagi menyikapinya dengan memberikan kuasa kepada Lembaga Bantuan Hukum di Medan, untuk menuntut kekurangan upah yang selama ini di bawah UMR. Dalam suasana yang masih terus mencekam dan masih banyaknya intimidasi aparat, para buruh tak nyaman bekerja dan beraktivitas usai pulang kerja. Pihak delegasi juga masih terus mengawal serta melakukan upaya-upaya persuasif agar tuntutan mereka bisa dikabulkan pihak pengusaha.

Strategi Membungkam Gerakan Buruh

            Meski telah ada hasil pertemuan di Parapat, tak menyurutkan semangat para buruh untuk tetap berjuang menuntut haknya. Meski tidak lagi dilakukan dengan aksi mogok besar-besaran dan mogok kerja berhari-hari, tetapi mereka tetap membangun soliditas dan solidaritas. Sembari bekerja, mereka tetap intens melakukan pertemuan-pertemuan terutama para delegasi. Apalagi, intimidasi dari pihak aparat masih saja terus mereka alami. Tujuannya adalah agar para buruh takut dan trauma sehingga tak lagi menggelar aksi demo.

Klimaks gerakan buruh ini terjadi lagi pada 8-9 Juni 1994. Para buruh STTC, tidak hanya melakukan demonstrasi tetapi juga memaksa para mandor untuk tidak keluar dari pabrik sebelum tuntutan buruh dipenuhi pihak perusahaan. Tuntutan para buruh berawal dari penculikan rekan kerja mereka, Efendi Simbolon yang dilakukan pihak aparat dan preman dari dalam pabrik saat tengah bekerja. “Karena para buruh tidak memperoleh informasi kemana Efendi Simbolon dibawa, maka mereka menyandera kabag-kabag itu,”ungkap Ronsen Purba dalam buku Dari Penjara ke Legislatif  yang ditulis Jannerson Girsang, terbitan YPSM Bina Insani Pematangsiantar tahun 2003.

            Versi pemerintah dan pihak keamanan tentang demonstrasi di STTC saat itu, para buruh menyandera mandor. Alasan inilah yang digunakan pihak aparat untuk mendatangkan lebih banyak tentara, termasuk dari Lintas Udara (Linud) 100/Medan yang diterjunkan dari helikopter ke areal pabrik. Tak hanya itu, pihak keamanan juga menggunakan kendaraan menabrak pintu gerbang perusahaan dan menerobos masuk ke dalam.

            Mereka menangkapi para aktivis buruh (tim delegasi), menaikkannya secara paksa ke dalam truk dan menginterogasi di Makorem 022/Pantai Timur Jalan Asahan.Versi Ronsen Purba, issu penyanderaan mandor dan kabag-kabag itu oleh buruh, sengaja dicetuskan aparat agar mereka punya alasan kuat untuk menghabisi dan membungkam aktivis-aktivis gerakan buruh. Terbukti selama masa pemeriksaan di Makorem 022, mereka mengalami banyak penyiksaan fisik maupun teror mental. Bahkan dalam sejumlah catatan para aktivis yang ditulis Ronsen Purba dalam bukunya Dari Penjara ke Legislatif, para buruh mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh aparat tentara.

            Masih dalam catatan Ronsen Purba, aktivis yang getol mendampingi pelatihan dan pemberdayaan hak-hak buruh ini, ada 11 orang yang akhirnya ditahan dan mendapat vonis pengadilan. Mereka adalah: Abdul Ihwan Siagian, Kholil Siregar, Tobasan Siregar, Rosmauli Sipayung, Togar Janter Sinaga Marbun, Taruna Wahyudi, buruh NV.STTC. Selain mereka ada lagi Helentio Sigalingging, Roince Sagala, Hotmauli Situmorang, Roslince Nainggolan, Khairani Lubis, buruh PT. SSU yang juga turut ditahan. Sedangkan Effendi Simbolon, sudah lebih dulu ditahan karena langsung diculik dari pabrik saat bekerja.

            Oleh Pengadilan, mereka rata-rata mendapat vonis hukuman penjara antara 7 bulan sampai 1 tahun. Mereka dituduh melakukan penyanderaan dan penganiayaan, melanggar pasal 170 jo 55 KUHP dan sebagian dituduh melanggar pasal 333 dan 335 KUHP. Ronsen sendiri, akhirnya turut ditahan Polres Simalungun (saat itu Polresta Kota Pematangsiantar belum dipisah) sejak 3 Juli 1994 dengan tuduhan melanggal pasal 160 KUHP. “Dengan lisan di muka umum menghasut supaya orang melakukan perbuatan yang dapat dihukum”. Namun sebelum diserahkan ke polisi, Ronsen Purba sempat diinterogasi di Makorem 022/PT sejak 30 Juni 1994. Pengadilan akhirnya memvonis Ronsen Purba, 6 bulan penjara. Dua bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa.

            Selain Ronsen, berikutnya juga ditahan aktivis buruh yang menginisiasi berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH-SBSI) Pematangsiantar, Daulat Sihombing dengan tuduhan serupa, melanggar pasal 160 (menghasut). Bedanya, Daulat dituntut lebih tinggi, yakni 3 tahun penjara namun hanya menjalani hukuman di LP Pematangsiantar sekitar 8 bulan, meski Jaksa sempat tak terima dan melakukan banding.

            Daulat Sihombing yang ditangkap belakangan, merupakan aktivis buruh yang dekat dengan Muktar Pakpahan. Melalui LBH-SBSI, Daulat Sihombing yang belakangan pernah menjadi Hakim adhoc Perburuhan di PN Medan, aktif melakukan pendidikan dan pelatihan hak-hak buruh, sehingga gerakannya kerap menjadi incaran petugas. Saat dirinya dipenjara, Ronsen dan sebagian buruh juga sudah selesai menjalani hukuman, sehingga mereka tak sempat bertemu di penjara.

            Dalam buku Dari Penjara ke Legislatif, Ronsen Purba yang kelak (1999-2004) menjadi anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari PDI Perjuangan, mengakui jika Daulat Sihombing yang mengajaknya bergabung ke LBH-SBSI sekitar tahun 1991. Dari situ, Ronsen semakin intens berdiskusi dengan Daulat tentang perburuhan dan mempertemukannya dengan Ketua SBSI, Muktar Pakpahan.Perjumpaannya dengan Muktar Pakpahan semakin membuat Ronsen percaya diri memperjuangkan nasib buruh.

Refleksi: Pentingnya Pemberdayaan Buruh.

            Sejumlah aktivis buruh yang pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar sebagian sudah tiada, namun perjuangan mereka senantiasa patut dikenang. Setidaknya menjadi bahan refeleksi bagi kaum buruh untuk senantiasa memberdayakan dirinya agar mengerti tentang strategi membangun sistem hubungan industrial yang efektif. Harus pula dipahami, bahwa pengusaha harus beruntung agar roda ekonomi negara berputar kencang, dan akhirnya kesejahteraan buruh juga bisa meningkat. 

            Peringatan May Day yang telah dilegalkan pemerintah merupakan refleksi kepahitan yang sudah menelan banyak korban. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan senantiasa membutuhkan pengorbanan. Oleh karena itulah, peringatan Hari Buruh Internasional harus bisa jadi momen pemberdayaan agar buruh tahu hak dan kewajibannya, sehingga tak mudah diperdaya oleh pengusaha.

            Selain itu, buruh juga harus mau meluangkan sedikit waktu, tenaga dan pemikirannnya dalam membangun soliditas, serta membangun komunikasi dengan aktivis perburuhan. Buruh harus punya posisi tawar jika berunding, berdialog atau bernegosiasi dengan pengusaha, mana kala terjadi persoalan yang butuh penyelesaian secara bipartit maupun tripartit.

Selamat merayakan Hari Buruh Internasional 2021!

  (Penulis, Dosen Universitas Simalungun)