SIANTAR, HETANEWS.com - Dr Henry Sinaga, SH, Sp.N, M.Kn dalam surat keberatannya yang diterima awak media hetanews menyayangkan timbulnya Perwa No.4. Tahun 2021 tertanggal 7 april 2021 tentang penetapan NJOP zonasi kota Siantar.

Ketika awak media bertanya apakah Dispanda selalu melemparkan penilaian tanah ini kepada BPN, KPK atau BPK? Henry mengatakan tidak begitu mengetahuinya secara pasti, kalaupun ada, apa dasar mereka melemparkan itu karena menurut  peraturan menteri keuangan penilaian itu bukan tugas dari BPN.

“Kemarin, menurut Dinspenda mereka membuat ini berdasarkan rekomendasi dari KPK dalam rangka menggenjot PAD,” ujar Henry sembari mengatatakan dengan adanya kenaikan harga tersebut berdampak juga pada investor yang mau masuk ke kota Siantar karena harga tanah menjadi sangat mahal.

Dia mencontohkan, misalnya rumah di jalan Medan 300 juta, karena dinaikkan NJOP-nya bisa menjadi 30 miliar, siapa yang mau beli rumah disitu lagi? Orang akan berfikir 1000 kali untuk membeli rumah itu. Bank juga bakal kewalahan membiayai lonjakan harga pasar lahan seperti ini.

Sampai berita ini diturunkan, awak media hetanews masih menunggu konfirmasi resmi dari berbagai pihak terkait.