SIANTAR, HETANEWS.com – Polemik terkait lonjakan NJOP 2021 kota Siantar kembali mendapat sindiran keras dari salahsatu notaris, Dr Henry Sinaga, SH, Sp.N, M.Kn seperti saat dikonfirmasi awak media Hetanews pada Snein (27/4/2021)lewat sambungan seluler.

Ditanya adakah kemungkinan Perwa ini dicabut oleh Walikota karena sudah dianggap menyengsarakan rakyat, Hendry mengatakan kenapa tidak.

“Kalau walikota punya itikad baik membela rakyatnya , malam ini jam 7 malam habis buka puasa bisa dicabutnya itu, tapi kita tanya dulu, dia punya itikad baik nggak?,” ujar Henry.

Disinggung soal dasar penilaian yang disampaikannya dalam keberatan di pertemuan UKG bersama BPN dan Pemko Siantar, awak media hetanews mempertanyakan terkait keberadaan petugas BPHTB dari dispenda yang selama ini melakukan survey harga pasar tanah sesuai zonasi yang dikeluarkan, apakah tidak memenuhi legal standingnya.

Hendry menjelaskan sebenarnya menurut Peraturan Menteri Keuangan No 2208/PMK.07/2018 itu Pemko-lah yang punya kewenangan untuk menentukan itu, bukan BPN, tetapi kalau Pemko merasa tidak mampu dan tidak punya tim penilai yang punya kualifikasi, peraturan memperbolehkan mereka untuk bekerja sama dengan instansi terkait dengan penilaian.

Jadi BPN tidak boleh asal masuk, harus ada kerjasama terlebih dahulu lewat MoU.