SIANTAR, HETANEWS.com - Belum lama ini Wali Kota Hefriansyah menerbitkan  Peraturan Wali Kota atau Perwa No 4 Tahun 2021 terkait Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

Kebijakan ini menimbulkan polemik hingga dinilai mengganggu  kegiatan perekonomian masyarakat  yang sedang lesu akibat dihantam pandemi  Covid-19. 

Seorang Notaris di Kota Siantar, Henry Sinaga, melayangkan surat kepada Wali Kota untuk membatalkan Perwa tersebut.  Surat ia kirim tanggal 22 April 2021.

Dilihat dari surat yang diterima Hetanews, Selasa (27/4/2021), Henri menyampaikan, setelah membaca dan menganalisis Perwa, ia mengajukan permohonan agar Wali Kota meninjau kembali  dan membatalkan atau paling tidak menunda  pemberlakuan Perwa.

Alasannya kata Henry, Perwa tersebut terindikasi bertentangan  clan tidak mempedomani serta tidak  melaksanakan dengan baik clan benar sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor  208/PMK.07/2018.

"Terjadi  lonjakan  atau kenaikan  yang cukup signifikan  terhadap  besarnya  NJOP  dalam  SPPT PBB Tahun  2021 yang kenaikannya   mencapai  kurang  lebih 1.000  persen,” dikutip dari Surat.

Perwa No 4 Tahun 2021 disebut telah menimbulkan  keresahan,  keluhan  clan keberatan  di tengah-tengah   masyarakat.

“Perwa tersebut   juga   telah   mengganggu    kegiatan   perekonomian    masyarakat   yang   sedang   lesu  akibat pandemi   Covid-19,   khususnya   dalam  transaksi  jual  beli  tanah  clan bangunan   yang  dilakukan   dihadapan Notaris  clan PPAT,” jelasnya.

Nota jawaban

Di tempat terpisah, Wali Kota Hefriansyah menyampaikan nota jawaban atas pandangan fraksi DPRD Siantar yang menyoroti soal kenaikan NJOP pada rapat paripurna LKPj Wali Kota TA 2020 di ruang Harungguan Bolon, Selasa (27/4) sore.

Ia menjelaskan penetapan NJOP Bumi tahun pajak 2021 dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat KPK yang ditujukan kepada Wali Kota Siantar No B/2573/KSP.00/10-16/06/2020 tanggal 3 Juni 2020, perihal implementasi program pencegahan korupsi di Pemko Siantar.

“Atas tanggapan dan saran anggota dewan yang terhormat, kami ucapkan terima kasih, hal ini akan menjadi perhatian untuk kami tindaklanjuti melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” jelas Hefriansyah

Pada kesempatan ini, Hefriansyah mengatakan bahwa Pemko Siantar telah memberikan sejumlah solusi. Salah satunya memberikan stimulus sebesar 99 persen terhadap selisih pajak yang terutang akibat penyesuaian NJOP Bumi tahun Pajak 2021.

Pemberian stimulus akibat penyesuaian NJOP diatur dalam Perwa Perwa Nomor 5 Tahun 2021

Baca juga: DPRD Kota Siantar Bentuk Pansus LKPJ Walikota Siantar TA 2020