SIANTAR, HETANEWS.com - Adanya sejumlah temuan BPK terkait dugaan korupsi di sejumlah proyek di Dinas PUPR Kota Pematangsiantar, terkesan ditutupi dan dilindungi oleh Inspektorat kota itu. Pasalnya, sesuai perhitungan BPK ditemukan kerugian negara sekitar Rp 11.408.379.676,82 tahun 2010.

Lalu Dinas PUPR pun hanya mengembalikan Rp.200 juta dan kasus dianggap selesai. Demikian juga dengan temuan BPK senilai Rp.7,1 Miliar atas pekerjaan lainnya oleh PUPR.

Nilai tersebut mencakup pekerjaan pembangunan Taman Beo, pembangunan tugu Dayok Mirah, pembangunan Barokah, Jalan Karang Sari, Talun Kondot, Taman Boras Patih, pembangunan jalan Pattimura dan lainnya. Inspektorat terkesan mengabaikan temuan tersebut.

Seyogianya, inspektorat selaku Aparat pengawasan intern pemerintah sesuai UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menindaklanjuti temuan BPK dimaksud. Karena kesalahan administrasi yang dilakukan oknum Kadis PUPR telah mengakibatkan kerugian negara.

Demikian disampaikan Jansen Napitu kepada wartawan, Senin (26/4) kantornya jalan Perwira kota Siantar.

"Bukan melindungi pelaku koruptor, dengan seenaknya meminimalisir jumlah yang harus dibayarkan. Semua orang mau dong korupsi 11 miliar cuma bayar 200 juta," sebut Jansen kesal.

Sudah seyogianya, pejabat yang sudah menyalahgunakan wewenang baik secara administrasi ataupun memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingannya sendiri harus dicopot dari jabatannya. Agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, tegas Jansen.

Untuk itu, LSM macan Habonaron akan bertemu langsung dengan Komisi I DPRD Siantar guna mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sejumlah temuan BPK yang diabaikan inspektorat. Sehingga sejumlah dugaan korupsi di Siantar makin marak dilakukan pemangku jabatan di kota itu.

DPRD diminta segera memanggil inspektorat dan melaporkan temuan tersebut kepada Walikota Pematangsiantar. Sesuai PP 53/2010 tentang pegawai, yang sudah mengembalikan kerugian, jangan lagi menduduki jabatan.

Meminta DPRD Siantar segera mendesak Walikota, untuk mencopot seluruh pimpinan OPD yang sudah jelas melakukan Korupsi sesuai hasil temuan BPK.

Jansen merasa miris dengan kondisi kota Pematangsiantar karena tindakan inspektorat yang dinilai melindungi para koruptor. "Seakan akan di Siantar Bebas Korupsi, padahal banyak korupsi yang dilindungi inspektorat," jelasnya.